Forst Watch Indonesia adalah sebuah jaringan pengawasan hutan independen, terdiri atas individu dan lembaga, yang berkomitmen untuk mendorong sistem manajemen informasi dan data kehutanan yang transparan sehingga menjamin terciptanya manajemen hutan yang adil dan berkelanjutan. FWI bekerja sama dengan SETAPAK dalam tema tata kelola hutan dan lahan sebagaimana tersebut dibawah ini :
Akses informasi
Forest Watch Indonesia bekerja untuk membuat pusat data informasi peta tutupan hutan dan jenis-jenis perijinannya dengan tujuan untuk memastikan pengawasan dan penegakan penggunaan lahan dan hutan yang efektif.
Sawit Watch adalah LSM yang fokus pada dampak perluasan perkebunan kelapa sawit. Kerja Sawit Watch dengan SETAPAK berada di bawah tema tata kelola hutan dan lahan sebagai berikut:
Mempromosikan pengelolaan hutan berbasis kemasyarakatan
Sawit Watch melindungi hak-hak petani kecil dan masyarakat adat. Sawit watch bekerja untuk memperjuangkan reformasi kebijakan untuk melindungi konservasi hutan yang tinggi dan kawasan hutan yang dikelola masyarakat dari perluasan perkebunan kelapa sawit. Kegiatan ini mencakup penguatan kapasitas masyarakat untuk melindungi kawasan hutan mereka.
Meningkatkan aturan hukum
Sawit Watch menyelidiki korupsi yang terjadi di sektor kelapa sawit dan meninjau ulang perizinan konsesi kelapa sawit untuk memastikan kepatuhan mereka terhadap hukum.
Media, pendidikan dan penjangkauan (outreach)
Sawit Watch sedang melakukan kampanye publik di tingkat nasional dan lokal mengenai dampak konsesi kelapa sawit.
Seknas Fitra adalah LSM yang bekerja untuk memperjuangkan aktivitas parlemen yang transparan. Kerja Seknas Fitra dengan SETAPAK berada di bawah tema tata kelola hutan dan lahan sebagai berikut:
Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas
Seknas Fitra berjuang untuk transparansi anggaran di Indoenesia. Organisasi ini mempelajari anggaran, menyebarkan temuan-temuan di ranah publik dan merumuskan mekanisme kontrol anggaran masyarakat. Dalam kerja mereka dengan SETAPAK, Seknas Fitra mengkoordinasikan analisis penelitian anggaran nasional dan regional di sektor tata kelola hutan dan lahan. Mereka juga melaksanakan penelitian untuk mengukur secara langsung tata kelola hutan dan lahan regional.
Publish What You Pay adalah organisasi masyarakat yang bekerja di Indonesia. Kerja PWYP dengan SETAPAK berada di bawah tema tata kelola hutan dan lahan sebagai berikut;
Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas
Tujuan universal PWYP adalah untuk perbaikan standar hidup orang-orang yang tinggal di negara-negara yang kaya akan sumber daya melalui pemberantasan korupsi di sektor ekstraktif. PWYP juga bekerja untuk mencapai sektor ekstraktif yang lebih terbuka dan akuntabel dan mempromosikan forum para pemangku kepentingan untuk meningkatkan pendapatan.
PVI adalah organisasi advokasi yang bekerja secara nasional. Kerja PVI dengan SETAPAK berada di bawah tema tata kelola hutan dan lahan sebagai berikut:
Media, pendidikan dan penjangkauan (outreach)
PVI adalah sebuah lembaga demokrasi digital dan aktivisme sipil. PVI menggunakan aktivisme media sosial untuk mengkampanyekan ide-ide. Mereka bekerja untuk mengembangkan kapasitas mitra SETAPAK dalam menggunakan media sosial untuk advokasinya. Kegiatan ini memainkan peranan penting dalam mempromosikan tata kelola hutan dan lahan yang baik karena adanya kebutuhan untuk melibatkan kaum muda Indonesia dalam isu – isu lingkungan untuk bisa mengambil tindakan. Meningkatkan kemampuan para mitra untuk mengadvokasi kerja-kerja mereka merupakan hal yang integral bagi kemampuan mereka untuk memberlakukan perubahan sosial dan selanjutnya tindakan politik.
Muhammadiyah merupakan organisasi Islam kedua terbesar di Indonesia, yang bekerja untuk mendukung kelompok – kelompok minoritas di Indonesia dan perlindungan lingkungan. Kerja Muhammadiyah dengan SETAPAK berada di bawah tema tata kelola hutan dan lahan sebagai berikut;
Meningkatkan kebijakan nasional dan lokal
Muhammadiyah bekerja untuk meningkatkan kebijakan hutan nasional dan berkolaborasi dengan Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup
Meningkatkan aturan hukum
Muhammadiyah mempromosikan penegakan hukum di sektor kehutanan. Mereka melakukan penyelidikan di industri untuk mengungkap korupsi dan membangun pos keluhan berbasis propinsi. Organisasi ini membantu para pendukungnya untuk menjadi aktor perubahan dengan memberikan pelatihan investigasi.
IPC dan FOINI mengkhususkan pada peningkatan kapasitas parlemen dan mempromosikan reformasi politik untuk perbaikan akuntabilitas demokrasi dan parlemen, termasuk Komisi Informasi Nasional. Kerja IPC dan FOINI dengan SETAPAK berada di bawah tema tata kelola hutan dan lahan sebagai berikut:
Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas
IPC dan FOINI bekerja untuk reformasi politik dan peningkatan kapasitas parlemen bagi perbaikan akuntabilitas demokrasi dan politik. Mereka memberikan bantuan teknis kepada Komisi Informasi termasuk pengembangan rencana strategis, serta memberikan rekomendasi kelembagaan dan advokasi.
INFID dan IWGFF bekerja sama untuk mempromosikan perubahan kebijakan perbankan dan keaungan untuk mencapai pengelolaan hutan dan lahan yang berkelanjutan. Kerja organisasi-organisasi ini dengan SETAPAK berada di bawah tema tata kelola hutan dan lahan sebagai berikut;
Meningkatkan kebijakan nasional dan lokal
INFID dan IWGFF memperjuangkan praktik – praktik keuangan yang lebih kuat untuk melawan praktik-praktik korupsi dan pencucian uang. Kedua organisasi ini mempromosikan perubahan kebijakan perbankan dan keuangan yang positif dan mengembangkan pedoman bagi masyarakat sipil untuk menyelidiki pencucian uang di sektor tata kelola hutan dan lahan.
Meningkatkan aturan hukum
Untuk memperkuat upaya mereka dalam memberlakukan kebijakan pengelolaan hutan dan lahan yang lebih kuat INFID dan IWGH juga memperkuat supremasi hukum yang berlaku saat ini. Mereka menyelidiki kasus-kasus pencucian uang di sektor hutan dan lahan untuk dilaporkan pada lembaga penegak hukum. Mereka memperkuat penegakan hukum di sektor hutan dan lahan dengan menggunakan hukum Anti Pencucian Uang.
ICW adalah badan pengawasan untuk semua lembaga-lembaga besar di Indonesia. Kerja ICW dengan SETAPAK berada di bawah tema tata kelola hutan dan lahan sebagai berikut:
Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas
ICW bekerja untuk memberantas korupsi di sektor kehutanan dan sektor penggunaan lahan melalui peningkatan transparansi dan memastikan akuntabilitas melalui penegakan hukum. ICW menyelidiki pembayaran perbankan di sektor lahan dan hutan dan mengadvokasi perbaikan-perbaikan terkait kebijakan.
Meningkatkan aturan hukum
ICW menyelidiki dan melaporkan kasus – kasus korupsi ke KPK dan lembaga – lembaga penegakkan hukum lainnya. Mereka mengembangkan alat praktis untuk mendukung organisasi masyarakat sipil dalam mengidentifikasi korupsi di sektor kehutanan dan lahan.
