Secara global, dan di Indonesia, diakui bahwa kelemahan dalam tata kelola hutan dan lahan berkontribusi terhadap hilangnya hutan dan degradasi, kerusakan keanekaragaman hayati dan lanskap sensitif seperti lahan gambut, dan peningkatan risiko bencana alam seperti banjir. Kelemahan-kelemahan ini juga mengurangi penerimaan negara, meningkatkan kejadian konflik tanah, dan mempengaruhi mata pencaharian detrimentally.
Hal ini juga diakui bahwa kegiatan yang berhubungan dengan penggunaan lahan, perubahan penggunaan lahan dan kehutanan, atau LULUCF, bertanggung jawab untuk 80 persen dari emisi gas rumah kaca Indonesia, yang merupakan tertinggi ketiga di world. yang ini sebagian besar merupakan hasil dari legal dan ilegal logging, konversi hutan untuk perkebunan (terutama kayu untuk industri pulp dan kertas, dan kelapa sawit), perambahan oleh petani skala kecil, kebakaran hutan, dan eksploitasi sumber daya mineral, terutama batubara.
Indonesia menjadi tuan rumah terluas ketiga di dunia hutan hujan tropis, yang mengurangi pada tingkat tahunan 840.000 hektare (ha) lahan gambut .iii negara itu juga salah satu toko karbon yang paling penting dalam world. Paling berada di daerah dataran rendah, beberapa dilindungi, dan banyak yang terancam konversi untuk pertanian skala kecil atau perkebunan skala besar. Indonesia yang 20,6 juta ha lahan gambut, diperkirakan bahwa sekitar 12 juta ha telah disturbed.
Degradasi ini memiliki dampak signifikan di luar perubahan iklim global. Sumber daya hutan yang penting bagi mata pencaharian bagi 36 juta orang Indonesia hidup dalam kemiskinan, termasuk wanita yang sering bergantung pada properti umum resources.vii ekonomi, sumber daya hutan senilai US $ 3 miliar per tahun untuk anggaran nasional hilang sebagai kayu log ilegal , termasuk dari areas yang dialokasi untuk dilindungi.
Masalah ini diakui dalam negeri dan internasional. Pada tahun 2009, pemerintah Indonesia berkomitmen untuk pengurangan 26% emisi dari kegiatan LULUCF pada tahun 2020. Lembaga-lembaga pembangunan dan dana iklim internasional juga telah mengakui pentingnya hutan Indonesia dalam mitigasi perubahan iklim global. Untuk memastikan bahwa dana dan inisiatif ini strategis, efisien dan terkoordinasi, hutan yang baik dan tata kelola lahan harus dipromosikan dan dilembagakan.
Apa tata kelola hutan dan lahan?
Tata kelola hutan dan lahan mengacu pada proses, mekanisme, aturan dan lembaga untuk memutuskan bagaimana hutan dan lahan yang dikelola. Mekanisme bisa top-down, undang-undang yang dipimpin pemerintah, kebijakan atau program yang dirancang untuk mengatur pemanfaatan lahan dan hutan, atau pendekatan bottom-up, seperti komunitas-diadministrasikan penasehat, pemantauan atau badan pengambilan keputusan. Pemangku kepentingan termasuk pemerintah, masyarakat lokal dan adat, LSM-LSM, dan sektor swasta.
Sistem tata kelola hutan dan lahan di Indonesia saat ini mengalokasikan berbagai tanggung jawab kabupaten, provinsi dan pemerintah nasional. Ini termasuk berbagai aspek perencanaan tata ruang, perizinan konsesi lahan, anggaran untuk pengelolaan lingkungan, dan perlindungan lingkungan. Namun, sesuai dengan peraturan dan prosedur yang ada sering rendah, dan penegakan hukum yang lemah. Alasan yang biasa diidentifikasi untuk pemerintahan yang lemah termasuk tumpang tindih atau tidak jelas peraturan, kurangnya peta yang akurat dan kemampuan teknis, kepemilikan lahan yang tidak jelas, transparansi miskin dan partisipasi publik, dan korupsi.
Tata kelola yang baik sangat penting untuk lahan yang berkelanjutan dan hutan management.ix Hal ini ditandai dengan pembuatan kebijakan yang didasarkan pada proses yang transparan dan dapat diprediksi, kompeten dan pejabat publik akuntabel, penegakan elemen hukum seperti hak milik, dan participation.x masyarakat sipil aktif, informasi dan terlibat stakeholder dari semua sektor - pemerintah, masyarakat sipil dan bisnis - sangat penting dalam mengelola sumber daya alam efficiently.
Sayangnya, pemerintahan yang baik belum sepenuhnya tercapai di Indonesia. Lahan dan hutan kebijakan belum dilaksanakan secara transparan dan partisipatif, dan akuntabilitas juga rendah, dengan koordinasi yang buruk. Hutan miskin dan tata kelola lahan merupakan faktor yang berkontribusi terhadap laju deforestasi di Indonesia - yang tertinggi dari negara manapun di dunia.
Program SETAPAK difokuskan pada daerah tata kelola hutan dan lahan enam prioritas
Perencanaan tata ruang melibatkan mengalokasikan lahan menjadi wilayah yang terpisah yang ditujukan untuk perlindungan dan untuk pembangunan. Ini adalah elemen dasar dalam memastikan bahwa kegiatan penggunaan lahan yang sesuai dengan jenis tanah mereka dialokasikan, dan bahwa kegiatan yang berbeda dikoordinasikan. Di Indonesia, kerangka hukum untuk perencanaan tata ruang meliputi persyaratan untuk partisipasi masyarakat, serta pengakuan tanah milik masyarakat. Meningkatkan perencanaan tata ruang meliputi peningkatan pemetaan, meningkatkan keterlibatan masyarakat sipil, mengintegrasikan informasi tentang tanah adat ke dalam rencana tata ruang, dan membuat informasi yang tersedia untuk umum.
Pemberian izin memastikan bahwa semua kegiatan yang sesuai dengan sebutan perencanaan tata ruang, dan mematuhi semua undang-undang lingkungan, peraturan dan kewajiban. Mereka juga mengatur kegiatan untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat setempat, dan menghasilkan pendapatan pemerintah. Memperlancar birokrasi dan meningkatkan penegakan akan memperbaiki sistem perizinan. Peta yang lebih akurat, koordinasi yang lebih baik antar departemen pemerintah, peningkatan transparansi dan partisipasi publik, dan kejelasan yang lebih besar atas kebijakan penggunaan lahan juga diperlukan.
Analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) adalah satu set formal proses untuk mengevaluasi dampak lingkungan dan sosial dari perkembangan berbasis lahan. Mereka bertujuan untuk memastikan bahwa lisensi dan izin meminimalkan kerusakan dan degradasi, dan mereka adalah salah satu dari beberapa proses formal dalam sistem pemerintahan Indonesia yang memiliki persyaratan partisipasi publik wajib. AMDAL diwajibkan oleh hukum, tetapi dalam prakteknya proses ditentukan secara hukum sering tidak dipatuhi. Secara khusus, dampak sosial seringkali kurang terwakili, proses dapat kurang transparan, dan hasilnya tidak selalu dipublikasikan.
Pengelolaan keuangan yang transparan terutama berkaitan dengan pengawasan publik alokasi anggaran, tetapi mencakup koleksi pendapatan serta pencairan dana. Anggaran kurang berhasil dan penganggaran dan alokasi proses non-transparan dapat menghasilkan dana tidak dialokasikan untuk aspek prioritas pengelolaan lingkungan, seperti penegakan hukum, atau meningkatkan kapasitas teknis staf dinas kehutanan. Peningkatan transparansi akan meningkatkan prosedur akuntabilitas dan pengawasan publik dari alokasi anggaran untuk pengelolaan lingkungan.
Pemantauan adalah praktek mengevaluasi dampak dari kegiatan berbasis lahan. Hal ini memastikan bahwa undang-undang dan peraturan yang melindungi lingkungan dan masyarakat dipatuhi dan ditegakkan, dan bahwa pendapatan dikumpulkan dan didistribusikan secara adil. Meningkatkan mekanisme pemantauan lingkungan, dengan cara seperti meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi dan meningkatkan partisipasi, adalah cara yang efektif untuk menggunakan sistem diamanatkan oleh undang-undang untuk mendukung tata pemerintahan yang baik dan mengurangi timbulnya pelanggaran hukum dan peraturan lingkungan.
Penegakan hukum memastikan bahwa sanksi hukum yang diberikan pada saat undang-undang dan peraturan yang dilanggar. Prosedur pengaduan yang efektif dan dapat diakses mendukung penegakan hukum, sehingga masyarakat yang terkena dampak dan pemangku kepentingan lainnya untuk melaporkan lingkungan dan sosial melanggar hukum. Mekanisme peradilan informal bekerja untuk mempromosikan kepatuhan penggunaan lahan dan kehutanan, dan untuk memastikan bahwa hak-hak masyarakat lokal dan adat diakui. Bebas, sebelum dan informasi prinsip persetujuan merupakan mekanisme peradilan informal penting untuk memastikan bahwa hak-hak kepemilikan lahan diakui.
