Borneo Menggugat: Pengawasan Masyarakat Sipil atas Korsup KPK Sektor Mineral dan Batu Bara di Kalimantan

Kertas posisi ini memberikan ringkasan mengenai isu korupsi dan kerugian negara di bidang pertambangan di Kalimantan. Temuan termasuk luasan izin penggunaan kawasan hutan konservasi dan lindung, pemegang izin tambang yang tidak mempenuhi persyaratan perizinan, dan jumlah potensi hilangnya penerimaan negara dari operasi pertambangan di provinsi Kalimantan.

Oleh: Koalisi Masyarakat Sipil Borneo

Tahun

2015

Penulis

Koalisi Masyarakat Sipil Borneo

Tema
  • Peningkatan pengawasan
  • Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas
  • Aturan hukum
PUBLIKASI TERKAIT
LAINNYA