Penerapan EFT Bisa Mendorong Pendanaan Berkelanjutan Untuk Lingkungan Hidup

Sejak tahun 2018, The Asia Foundation (TAF) telah bekerja bersama dan mendukung jaringan organisasi masyarakat sipil di Indonesia untuk merumuskan dan mempromosikan konsep Ecological Fiscal Transfer (EFT). Hal itu disampaikan oleh Deputy Country Representative TAF, Hana A. Satriyo, dalam Webinar Cerita Baik dari Praktik TAKE dan TAPE di Indonesia: Penggunaan Dana Insentif Fiskal berbasis Ekologi dan Dampaknya bagi Agenda Perlindungan Lingkungan, Kamis (14/10). Lebih lanjut Hana menerangkan, kerangka konseptual EFT yang dipromosikan mencakup Transfer Anggaran Nasional berbasis Ekologi (TANE), Transfer Anggaran Provinsi berbasis Ekologi (TAPE), Transfer Anggaran Kabupaten berbasis Ekologi (TAKE), dan Alokasi Anggaran Kelurahan berbasis Ekologi (ALAKE). “Jadi konsep transfer anggaran berbasis ekologi seperti TAPE, TAKE, memang diinisiasi bersama-sama dengan kelompok masyarakat sipil. Dan itu sudah diimplementasikan di beberapa daerah,” ungkap Hana. Hana juga menyampaikan harapan agar daerah-daerah lain segera mengikuti daerah yang telah mempelopori penerapan TAPE seperti Provinsi Kalimantan Utara, serta penerapan TAKE seperti Kabupaten Jayapura, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Kubu Raya, Kabupaten Bener Meriah, Kabupaten Sigi, dan Kabupaten Siak. “Jadi kami juga berharap daerah-daerah lain akan makin banyak yang menyusul, setelah tentunya memahami manfaat dari skema TAPE TAKE ini,” lanjutnya. Menurutnya hasil yang diharapkan dari penerapan skema EFT tersebut adalah untuk memperbaiki kualitas lingkungan secara berkesinambungan. “Bukan hanya ketika saat ini ada pimpinan daerah yang memang peduli lingkungan, kemudian lingkungan kita menjadi baik. Tetapi (harus) secara terus menerus, karena kita sudah memiliki skema yang berkelanjutan, untuk membiayai bagaimana lingkungan itu,” terangnya. Penerapan konsep ini, imbuh Hana, juga dapat memicu terjadinya sinergi dan kolaborasi antar pemerintah, mendorong terjadinya perbaikan kualitas belanja daerah dalam portfolio APBD, serta mendorong terjadinya kompetisi berbasis perbaikan kinerja. “Jadi konsep TAPE TAKE ini juga diharapkan dapat mendorong kompetisi, peningkatan kinerja lingkungan, menstimulasi penambahan alokasi anggaran untuk lingkungan hidup dan kehutanan, karena di banyak tempat masih rendah,” ungkap Hana.

Hana juga menyampaikan harapan agar daerah-daerah lain segera mengikuti daerah yang telah mempelopori penerapan TAPE seperti Provinsi Kalimantan Utara, serta penerapan TAKE seperti Kabupaten Jayapura, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Kubu Raya, Kabupaten Bener Meriah, Kabupaten Sigi, dan Kabupaten Siak. “Jadi kami juga berharap daerah-daerah lain akan makin banyak yang menyusul, setelah tentunya memahami manfaat dari skema TAPE TAKE ini,” lanjutnya. Menurutnya hasil yang diharapkan dari penerapan skema EFT tersebut adalah untuk memperbaiki kualitas lingkungan secara berkesinambungan. “Bukan hanya ketika saat ini ada pimpinan daerah yang memang peduli lingkungan, kemudian lingkungan kita menjadi baik. Tetapi (harus) secara terus menerus, karena kita sudah memiliki skema yang berkelanjutan, untuk membiayai bagaimana lingkungan itu,” terangnya. Hana juga menyampaikan harapan agar daerah-daerah lain segera mengikuti daerah yang telah mempelopori penerapan TAPE seperti Provinsi Kalimantan Utara, serta penerapan TAKE seperti Kabupaten Jayapura, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Kubu Raya, Kabupaten Bener Meriah, Kabupaten Sigi, dan Kabupaten Siak. “Jadi kami juga berharap daerah-daerah lain akan makin banyak yang menyusul, setelah tentunya memahami manfaat dari skema TAPE TAKE ini,” lanjutnya. Menurutnya hasil yang diharapkan dari penerapan skema EFT tersebut adalah untuk memperbaiki kualitas lingkungan secara berkesinambungan. “Bukan hanya ketika saat ini ada pimpinan daerah yang memang peduli lingkungan, kemudian lingkungan kita menjadi baik. Tetapi (harus) secara terus menerus, karena kita sudah memiliki skema yang berkelanjutan, untuk membiayai bagaimana lingkungan itu,” terangnya.

Penerapan konsep ini, imbuh Hana, juga dapat memicu terjadinya sinergi dan kolaborasi antar pemerintah, mendorong terjadinya perbaikan kualitas belanja daerah dalam portfolio APBD, serta mendorong terjadinya kompetisi berbasis perbaikan kinerja. “Jadi konsep TAPE TAKE ini juga diharapkan dapat mendorong kompetisi, peningkatan kinerja lingkungan, menstimulasi penambahan alokasi anggaran untuk lingkungan hidup dan kehutanan, karena di banyak tempat masih rendah,” ungkap Hana. Secara khusus Hana menceritakan dampak penerapan TAKE juga berhasil mendorong peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes) nya. Ada contoh yang membangun embung untuk kawasan wisata. Sehingga PADes nya juga bisa dioptimalkan. Kemudian ada yang menjadi catchment area untuk gambut. Jadi ini adalah beberapa contoh konsep TAKE di Siak yang diturunkan ke tingkat RT untuk mendorong penghijauan di tempat-tempat tersebut. “Jadi pada dasarnya masih banyak lagi pembelajaran-pembelajaran penting dari implementasi konsep TAPE TAKE ini. Pembelajaran-pembelajaran ini penting untuk disampaikan, dan untuk mendorong bagaimana keberpihakan kita kepada program dan pendanaan yang berkelanjutan untuk lingkungan hidup,” tegasnya. Di penghujung sambutannya, Hana menggarisbawahi pentingnya keterlibatan kelompok perempuan dalam penerapan skema insentif fiskal tersebut. “Pentingnya penyertaan kelompok perempuan di dalam melakukan perbaikan lingkungan tersebut. Karena kami memiliki pengalaman sudah di seluruh Indonesia, ketika perempuan hadir, di situ perbaikan itu nyata,” terangnya.

Kemendagri Sambut Baik Penerapan TAKE/TAPE di Indonesia

Bapak Luthfi – Direktur Fasilitasi Keuangan dan Aset Pemerintahan Desa Kemendagri

 

Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyambut baik penerapan Transfer Anggaran Kabupaten berbasis Ekologi (TAKE) dan Transfer Anggaran Provinsi berbasis Ekologi (TAPE) sebagai suatu upaya meningkatkan lingkungan sehat di beberapa kabupaten/kota dan provinsi di Indonesia. Direktur Fasilitasi Keuangan dan Aset Pemerintahan Desa Kemendagri, Luthfi mengatakan bahwa pada dasarnya hak hidup masyarakat untuk mendapat lingkungan hidup sehat sudah diatur di pasal 28 UUD 1945. “Saya menyambut gembira teman-teman koalisi masyarakat sipil yang telah berupaya membantu pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat khususnya bagaimana masyarakat dapat hidup di lingkungan yang sehat,” ujar Luthfi, saat mengisi acara Webinar Cerita Baik dari Praktik TAKE dan TAPE di Indonesia: Penggunaan Dana Insentif Fiskal berbasis Ekologi dan Dampaknya bagi Agenda Perlindungan Lingkungan, Kamis (14/10). Selain itu, setelah diterbitkannya UU tahun 2014 tentang Desa atau dikenal dengan UU Desa, terjadi suatu perubahan yang mendasar pada masyarakat desa dan pemerintahan desa itu sendiri. “Dulunya desa itu bisa kami katakan benar-benar ndeso, tapi sekarang pembangunan desa itu hampir mirip dengan kota. Dan bukan berarti nilai-nilai asli desa itu hilang. Namun pembangunan mereka kini lebih cepat dibandingkan yang lalu,” terang Luthfi. Merespon perubahan tersebut, Kemendagri kemudian menerbitkan kebijakan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang mengatur tentang bagaimana tata cara pengelolaan dan penggunaan keuangan desa. Dalam Permendagri tersebut juga mengatur kegiatan-kegiatan yang berbasis untuk memelihara kehutanan dan dan lingkungan hidup. “Di desa sendiri sudah ada alokasi anggaran untuk lingkungan hidup. Permasalahan yang terjadi saat ini bagaimana kita bersama-sama berupaya agar pemerintahan desa memahami pentul apa-apa yang harus dilakukan dan apa yang akan dilakukan. Ini satu hal yang menjadi catatan kita bersama,” terang Luthfi. Dalam Webinar yang diselenggarakan oleh The Asia Foundation (TAF) bekerja sama dengan Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Riau itu, Luthfi juga menjelaskan bahwa desa sendiri mempunyai banyak peluang untuk mendapatkan anggaran. Memahami apa yang terjadi di desa, dan melihat kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah provinsi atau kabupaten/kota. Diterangkan Luthfi, di dalam Permendagri tersebut mencakup juga hal-hal terkait bagaimana anggaran dasar dapat terwujud, sehingga anggaran-anggaran yang ada di desa itu benar-benar dapat terlaksana khususnya pada pemeliharaan lingkungan hidup. “Kami sangat menyambut gembira dan berterima kasih kepada teman-teman. Dan mudah-mudahan cerita-cerita baik ini, TAKE/TAPE kita ini, dapat diwujudkan juga oleh kabupaten kota dan pemerintahan provinsi yang lain,” tutupnya.

Webinar yang merupakan bagian dari rangkaian Festival Inovasi Ecological Fiscal Transfer (EFT) ini didukung oleh Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO), Indonesia Budger Center, The Reform Initiatives (TRI), Lingkar Temu Kabupaten Lestari (LTKL), dan Beritabaru.co sebagai media partner.

Credits: Beritabaru.co https://beritabaru.co/penerapan-eft-bisa-mendorong-pendanaan-berkelanjutan-untuk-lingkungan-hidup/

comments