Indonesia merupakan negara yang mengakui memiliki kewajiban untuk memberdayakan masyarakatnya di bidang kehutanan. Kewajiban tersebut, menurut UU No No. 41/1999 Tentang Kehutanan, dilakukan melalui berbagai kegiatan yang berdaya guna dan berhasil guna, dan bertujuan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan. Di kawasan konservasi, PP No. 108/2015 Tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam kembali menegaskan bahwa pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota harus memberdayakan masyarakat di sekitar hutan konservasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Indonesia juga merupakan negara yang mengakui pesamaan hak laki-laki dan perempuan atas hutan. Pengakuan tersebut secara jelas tertuang dalam Peraturan Menteri LHK No. P.83//2016 Tentang Perhutanan Sosial yang kemudian diganti dengan Peraturan Menteri LHK Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial. Dalam hal pengelolaan kawasan konservasi, Peraturan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem No. P.6/2018 Tentang Petunjuk Teknis Kemitraan Konservasi Pada Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam kembali mempertegas pengakuan tersebut. Laki-laki dan perempuan berhak menjadi mitra pengelola kawasan konservasi, baik dalam rangka pemberdayaan masyarakat maupun dalam rangka pemulihan ekosistem.

Kawasan konservasi di Indonesia berjumlah 552 unit yang tersebar dari Sabang sampai Merauke dengan luas total 27,4 juta hektar, dan berada dan dikelilingi oleh 6.381 wilayah administratif kelurahan/desa. Kawasan konservasi tersebut meliputi 214 unit cagar alam, 79 unit suaka margasatwa, 54 unit taman nasional, 131 unit taman wisata alam, 34 unit taman hutan raya, 11 unit taman buru serta 29 unit yang belum ditetapkan fungsinya secara definitif. (DItjen KSDAE, 2020). Dari 552 unit kawasan konservasi tersebut, Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) merupakan salah satu kawasan konservasi yang mendapatkan pengakuan secara global karena tingginya keanekaragaman hayati.

Pengakuan global tersebut diwujudkan dengan ditetapkannya TNKS yang merupakan salah satu kawasan hutan hujan tropis tersisa yang terbesar dan terpenting di dunia sebagai Asian Heritage Parks dan juga ditetapkan sebagai bagian dari Tropical Rainforest Heritage of Sumatra yang masuk daftar World Heritage Sites (Situs Warisan Dunia). Memiliki luas hampir 1,4 juta hektar, TNKS membentang di Provinsi Sumatera Selatan, Jambi, Sumatera Barat dan Bengkulu. Di Provinsi Bengkulu, TNKS berada di Kabupaten Mukomuko, Bengkulu Utara, Lebong dan Rejang Lebong. Di Kabupaten Rejang Lebong, TNKS berada di wilayah administratif  lima Kecamatan: Padang Ulak Tanding, Sindang Kelingi, Selupu Rejang, Curup Utara dan Bermani Ulu Raya, dan 26 desa.

Munculnya kesadaran perempuan desa penyangga kawasan konservasi untuk memperjuangkan hak pengelolaan hutan dipelopori oleh Kelompok Perempuan Peduli Lingkungan (KPPL) Maju Bersama Desa Pal VIII, Kecamatan Bermani Ulu Raya, Kabupaten Rejang Lebong. Setelah mendapatkan penguatan kapasitas dari CSO dan Balai Besar TNKS, KPPL Maju Bersama berhasil menjadi mitra Balai Besar TNKS dengan menandatangani perjanjian kerjasama kemitraan konservasi dalam rangka pemberdayaan masyarakat berupa pemberian akses pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (HHBK) tanaman Kecombrang dan Pakis dengan luas areal 10 hektar pada 5 Maret 2019. KPPL Maju Bersama pun menjadi kelompok perempuan desa pertama di Indonesia yang mendapatkan legalitas untuk mengelola kawasan hutan.

Keberhasilan KPPL Maju Bersama menginspirasi perempuan di desa lainnya. Khususnya di desa tetangga, KPPL Karya Mandiri Desa Tebat Tenong Luar, Kecamatan Bermani Ulu Raya juga menjadi mitra Balai Besar TNKS dengan menandatangani perjanjian kerjasama kemitraan konservasi dalam rangka pemberdayaan masyarakat berupa pemberian akses pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (HHBK) tanaman Pupulut dan Bambu dengan luas areal 10 hektar pada 8 Agustus 2020. Dengan perjanjian kerjasama tersebut, KPPL Karya Mandiri menjadi kelompok perempuan desa kedua di Indonesia yang mendapatkan legalitas untuk berpartisipasi mengelola dan memanfaatkan potensi kawasan hutan.

Keberhasilan 2 (dua) kelompok perempuan tersebut di atas akan diikuti oleh 2 (dua) kelompok perempuan desa di Kecamatan Selupu Rejang yaitu KPPL Sumber Jaya Desa Karang Jaya dan KPPL Sejahtera Desa Sumber Bening.  Dua kelompok perempuan desa tersebut akan menjadi kelompok perempuan desa ke-tiga dan ke-empat di Indonesia yang mendapatkan legalitas untuk mengelola kawasan hutan. Dua kelompok perempuan tersebut akan menandatangani perjanjian kerjasama kemitraan konservasi dalam rangka pemulihan ekosistem dengan Balai Besar TNKS pada hari Selasa, tanggal 7 Desember 2021. Tak diragukan lagi, keberhasilan demi keberhasilan yang dicapai oleh kelompok perempuan desa penyangga kawasan hutan tersebut tentunya akan semakin menginspirasi perempuan di desa lainnya.

  1. Kondisi sesuai tujuan yang ditetapkan oleh pengelola antara lain: untuk tujuan pengelolaan habitat jenis satwa langka tertentu atau lokasi sumber plasma nutfah, atau untuk tujuan rekreasi (Permenhut No. P. 48/2014).
  2. Evaluasi zona atau blok pengelolaan terdiri dari evaluasi perodik dan evaluasi kondisi tertentu. Evaluasi periodik adalah evaluasi yang dilakukan berdasarkan pemantauan secara periodk paling lama 10 tahun, dan evaluasi kondisi tertentu adalah evaluasi yang dilakukan berdasarkan kondisi tertentu antara lain perubahan kawasan, bencana alam, kebakaran hutan, serangan hama dan penyakit atau adanya kebutuhan kepentingan pengelolaan yang memerlukan penyesuaian kriteria dan kegiatan. (Perdirjen KSDAE No. P. 14/2016)

Sesungguhnya, Pemda Kabupaten Rejang Lebong menyadari kewajiban untuk memberdayakan masyarakat (perempuan) desa di sekitar kawasan konservasi sebagaimana tertuang dalam peraturan dan perundang-undangan. Dalam pertemuan dengan perwakilan perempuan desa penyangga TNKS yang tergabung dalam Jaringan Perempuan Desa Sekitar TNKS pada 18 Desember 2019, Bupati Rejang Lebong menyatakan akan memprogramkan pemberdayaan perempuan desa penyangga TNKS untuk pembangunan berkelanjutan. Baik pemberdayaan dalam rangka mendapatkan legalitas untuk mengelola kawasan TNKS, maupun pemberdayaan setelah mendapatkan legalitas.

Menyikapi semangat yang sama yang dimiliki perempuan desa penyangga TNKS, CSO, Balai Besar TNKS dan Pemda Kabupaten Rejang Lebong, maka upaya mempertemukan para pihak untuk mendiskusikan strategi kolaborasi dan inovasi untuk mendorong dan memperkuat keterlibatan perempuan dalam pengelolaan hutan konservasi menjadi krusial dan strategis untuk dilakukan. Pertemuan secara hybrid (offline dan online) ini dirangkai dengan kegiatan penandatanganan perjanjian kerjasama antara Balai Besar TNKS dengan KPPL Sumber Jaya dan KPPL Sejahtera.

 

 

Direktur Jenderal Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam Ekosistem, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KSDAE  KLHK), Wiratno mengapresiasi Kelompok Perempuan Peduli Lingkungan (KPPL) di Rejong Lebong, Bengkulu setelah melakukan penandatanganan perjanjian kerja sama kemitraan dengan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS). Hal itu diungkapkan Wiratno saat memberi sambutan dalam acara penandatangan perjanjian kerja sama kemitraan antara dua kelompok perempuan, yaitu KPPL Sumber Jaya Desa Karang Jaya dan KPPL Sejahtera Desa Sumber Bening, pada Selasa (7/12/2021) di Ruang POLA Pemda Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu.

Perjanjian kerja sama kemitraan konservasi itu merupakan proses awal untuk mengelola wilayah konservasi di wilayah TNKS, dan menjadikan dua KPPL itu sebagai kelompok perempuan ketiga dan keempat yang secara legal dapat mengelola hutan. Untuk diketahui, TNKS memiliki luas hampir 1,4 juta hektar, membentang di Provinsi Sumatera Selatan, Jambi, Sumatera Barat dan Bengkulu. “Prinsip dasarnya, Bapak-Ibu sekalian, kalau hutan itu memberi manfaat pada masyarakatnya, pasti masyarakat akan turut serta menjaga bagian dari kawasan hutan yang di dekat berbatasan, dengan desanya. Ini kita ikat dengan kemitraan konservasi dalam peraturan dirjen,” kata Wiratno, yang hadir dalam acara melalui virtual.

Wiratno mengatakan bahwa ada 3 prinsip utama dalam mengelola hutan sosial, yang dikenal menjadi 3K, yaitu kelola kelembagaan, kelola kawasan dan kelola usaha. “Pertama, kelola kelembagaannya harus kuat, kelompoknya kuat. Pokoknya, demokrasi di tingkat lokal itu lah. Kedua, Kelola Kawasan, termasuk nanti usahanya kelola berbagai macam produknya yang beragam. Ketiga, kelola usaha. Ini para ibu-ibu di KPPL ini [KPPL Rejong, Bengkulu. Red] sudah bagus,” jelasnya. Selain itu, Wiratno juga mengingatkan pentingnya kelompok masyarakat dalam menjaga kelestarian hutan dan menumbuh kembangkan kesadaran lokal. “Nanti memang kelompok masyarakat itu menjadi socio-economic governance, yang bersama-sama dengan kita. Kalau ada temuan satwa, bersama-sama, ayo lapor,” katanya. Wiratno juga berharap agar perjanjian kerja sama kemitraan konservasi dapat memberi manfaat besar bagi masyarakat sekitar. “Karena sama dengan hutan sosial, kemitraan konservasi ini perlu pendampingan dan itu akan meningkatkan upaya-upaya ke depan. Mungkin koperasi, sehingga terus memberikan manfaat,” katanya, menambahkan kemitraan konservasi menjadi arah yang tepat pengelolaan hutan Indonesia saat ini dan ke depan.

Dedek Hendry dari LivE mengatakan peran dan kontribusi perempuan untuk lingkungan masih terganjal oleh terbatasnya akses. Hal ini ia sampaikan dalam diskusi bertajuk Belajar dari Rejang Lebong Bengkulu: Mendorong dan Memperkuat Keterlibatan Perempuan dalam Pengelolaan Hutan, Selasa (7/12). Menurut Dedek, perempuan memiliki potensi, semangat, dan keyakinan yang kuat untuk masa depan hutan lestari. Namun, mereka masih kerap diabaikan. “Ketika ada sosialisasi program pemerintah soal hutan misalnya, yang sering diundang adalah para bapak, jadi para ibu tidak mendapatkan informasi,” katanya dalam diskusi yang dipandu oleh Elmi Arkana ini. Sebenarnya, ini tentang ketimpangan antara perempuan dan laki-laki atas hak mendapatkan informasi.

 

Dedek berpendapat antara perempuan dan laki-laki memiliki hak yang sama atas informasi. Sebab ini, LivE berupaya untuk mendampingi Kelompok Perempuan Peduli Lingkungan (KPPL) supaya mendapatkan haknya tersebut. “Yang kami lakukan adalah mendampingi ibu-ibu di KPPL agar mendapatkan informasi yang dibutuhkan,” ujarnya dalam diskusi yang digelar di ruang POLA Pemda Kabupaten Rejang Lebong Curup dan ditayangkan secara langsung via kanal Youtube Beritabaruco. “Selain itu, kami juga menjembatani antara KPPL dan TNKS,” imbuhnya. Pendampingan yang dilakukan LivE berkisar antara cara tahapan apa saja yang harus dilakukan agar mendapatkan izin kelola kawasan hutan hingga membuat penyusunan rencana kegiatan. “Pendampingan ini berjalan hingga KPPL mendapatkan izin kelola dan ketika mereka sudah berhubungan langsung TNKS, peran pendampingan kami mulai menurun. Sebab mereka sudah mendapatkannya langsung dari TNKS,” jelasnya. Diskusi yang diselenggarakan oleh UKaid, The Asia Foundation (TAF), LivE, dan Pemkab Kabupaten Rejang Lebong ini dihadiri oleh Ketua KPPL Karya Mandiri Eva Susanti, Ketua KPPL Sumber Jaya Donsri, Ketua KPPL Sejahtera Roisa, dan para narasumber lainnya.

 

 

 

 

Pengelolaan dan pemanfaatan hutan melalui kemitraan konservasi yang merupakan bagian dari program perhutanan sosial diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini disampaikan oleh Dirjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan KLHK, Bambang Supriyanto pada Talk Show dengan tajuk “Belajar dari Rejang Lebong, Bengkulu: Mendorong dan Memperkuat Keterlibatan Perempuan dalam Pengelolaan Hutan” yang dilaksanakan oleh UKAID, The Asia Foundation (TAF) dan LivE, pada Selasa (7/12/2021).

“Kemitraan konservasi itu adalah bagian dari perhutanan sosial itu, jadi perhutanan sosial adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang menempatkan masyarakat sebagai subjek dalam bentuk kelompok tani hutan dan masyarakat hukum adat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam sinergi ekonomi, ekologi, dan sosial,” tutur Bambang. Pada prinsipnya, lanjut Bambang, kemitraan konservasi itu adalah melakukan kerja sama untuk tujuan perlindungan dan peningkatan sumber daya yang ada di taman nasional dengan energi sosial yang dimiliki masyarakat setempat. “Saya menyarankan kepada kepala balai bahwa mengenai kesepakatan ruangnya dan mengenai hak dan kewajiban terhadap peran serta taman nasional dan dalam konteks pemanfaatan ruang tradisionalnya,” jelas Bambang. “Dalam kesepakatan ruang, masyarakat sebagai subjek terlibat dalam perencanaan dan mengetahui zona taman nasional, serta hak dan kewajibannya jelas,” imbuhnya. Dengan demikian, Bambang berharap kemitraan konservasi dapat menumbuhkan kohesi sosial yang baik antara taman nasional dengan masyarakat. “Untuk mendukung hal ini tentu dibutuhkan sinergi dan kolaborasi yang kita ingin capai bersama. Jadi taman nasional ingin sumber dayanya dapat dimanfaatkan sementara masyarakat ingin memanfaatkan secara terbatas untuk peningkatan kesejahteraannya,” pungkasnya.

The Asia Foundation (TAF) mendukung partisipasi perempuan dalam mengelola hutan karena mereka juga punya hak untuk mendapatkan informasi, memanfaatkan hasil hutan, dan peningkatan kapasitas. Hal itu disampaikan oleh Program Director, Environmental Governance TAF, Lili Hasanuddin saat menghadiri Talk Show dan penandatanganan perjanjian kemitraan konservasi antara 2 Kelompok Perempuan Peduli Lingkungan (KPPL) dengan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) secara virtual, Selasa (7/12/2021).

 

 

“Para ibu-ibu KPPL ini, paham sekali bahwa kalau hutan rusak maka resiko akan menimpa masyarakat, termasuk terutama dalam hal ini adalah kelompok ibu-ibu. Mereka perlu menjaga hutan agar tidak kekurangan air dan sebagaimnya,” kata Lili Hasanuddin, merujuk pada KPPL Sumber Jaya dan KPPL Sejahtera Sumber Bening. Selain itu, Lili juga mencatat bahwa KPPL sangat memahami hak-haknya, termasuk hak untuk mendapatkan informasi, memanfaatkan hasil hutan dan peningkatan kapasitas. Atas dasar itu, maka mereka membangun kerja sama dengan pihak TNKS. “Sehingga dari proses ini kita dapat pembelajaran bahwa terjadi satu hasil yang sangat baik atau korelasi yang sangat produktif antara kelompok ibu-ibu dengan TNKS,” imbuhnya.

Lili Hasanuddin juga mencatat pentingnya peran pendamping dalam melestarikan ekosistem hutan. “Para pendamping ini memfasilitasi untuk pertemuan-pertemuan dengan berbagai pihak juga membuka kesempatan bagi kelompok perempuan untuk bisa bekerja sama dengan lebih lancar, dalam konteks ini kemudian para pendamping juga mengimplementasikan apa yang tadi disebut oleh Wiratno [Dirjen KSDAE KLHK. Red] mengenai 3K,” jelasnya. Karena itu, ia menilai bahwa para pendamping sangat relevan untuk bisa memfasilitasi pengelolaan hutan hingga pemanfaatan produk-produk yang sudah dihasilkan oleh masyarakat, khususnya KPPL. Lili Hasanuddin berharap bahwa kerja sama itu dapat menguntungkan kedua belah pihak“Jadi, kemitraan yang dibangun berbasiskan kolaborasi ini kemudian akan menguntungkan kedua belah pihak. Dalam hal ini pihak kehutanan adalah soal pelestarian dan fungsi-fungsi hutan, lalu bagi masyarakat adalah peningkatan ekonomi masyarakatnya,” jelasnya. Selain itu, ia juga mendorong untuk bagaimana KPPL, para pendamping hingga pemerintah untuk memberi perhatian lebih kepada pengelolaan hutan di masa depan, tidak hanya terbatas pada fasilitas dan pendampingan. “[..] membangun public-public partnership, bagaimana membangun satu pola hubungan kemitraan antara pemerintah dan kelompok-kelompok sektor swasta agar produk-produk yang dihasilkan oleh masyarakat ini bisa dipasarkan secara lebih sistematis dan lebih besar lagi, bahkan sampai ke tingkat ekspor. Ini penting juga untuk dilakukan, misalnya sertifikasi produk,” ungkapnya. Ia pun berharap bahwa perjanjian kerja sama kemitraan konservasi ini dapat menumbuhkan semangat yang baik antara berbagai pihak, baik para KPPL sampai ke tingkat pemerintah pusat.

Credit to: Beritabaru.co

comments