JARI Borneo Barat mengritik Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat dalam penggunaan anggaran 2016. Dari analisis JARI Bornoe Barat, ditemukan alokasi anggaran untuk makan minum lebih besar dibanding alokasi kegiatan perhutanan sosial, meliputi hutan desa, hutan kemasyarakatan, dan hutan tanaman rakyat.
Menurut Hairul Sani dari Divisi Data dan Kampanye JARI Borneo Barat, anggaran untuk pencapaian target perhutanan sosial unit Dinas Kehutanan dengan target seluas 2,1 juta hektar alokasi yang dianggarkan Rp85.510.000.
Anggaran itu meliputi kegiatan fasilitasi pembangunan dan pengembangan hutan desa sebesar Rp26.410.000, kegiatan fasilitasi pembangunan dan pengembangan hutan kemasyarakatan (HKM) sebesar Rp27.220.000, dan fasilitasi pembangunan dan pengembangan hutan tanaman rakyat sebesar Rp31.880.000.
“Jika dilihat dari jumlah anggaran pada total di SKPD Dinas Kehutanan, alokasi anggaran untuk perhutanan sosial hanya sekitar 0,27 persen saja,” ungkap Hairul dalam pers rilis yang diterima, Kamis (1/12).
Dibanding dengan alokasi anggaran makanan dan minuman di Dinas Kehutanan, total anggaran, sebut Hairul, sebesar Rp600.720.000. Meliputi Rp407,765,000 untuk unit organisasi Dinas Kehutanan, Rp59,455,000 unit Inventarisasi dan Pemetaaan Hutan, serta unit Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan sebesar Rp133,500,000.
“Dengan kata lain, belanja makan-minum di Dinas Kehutanan sebesar 4,7 persen dari total belanja. Artinya, ini lebih besar dari anggaran perhutanan sosial,” tegas Hairul.
“Minimnya anggaran yang dialokasikan untuk perhutanan sosial menunjukan bahwa komitmen Pemprov Kalbar sangat rendah. Apalagi capaian pada tahun 2016 baru mencapai 11,83 persen atau 265,5 ribu hektar,” pungkas Hairul.
Sumber:
jariborneo.org
