WALHI Sumsel, LBH Palembang dan Solidaritas Perempuan Palembang
Memperjuangkan Lahan Masyarakat di Sumatera Selatan
Sumatera Selatan merupakan salah satu Provinsi di Indonesia yang sering dihadapkan pada konflik kepemilikan lahan akibat aktivitas perkebunan, pertambangan, dan Hutan Tanaman Industri (HTI). Data WALHI Sumsel menyebutkan bahwa di sektor perkebunan kayu setidaknya terdapat 1.564.493 ha wilayah yang berpotensi konflik dan 1.010.054 ha area masyarakat harus merasakan dampak pencemaran serta krisis ekologi di sektor pertambangan. Sedangkan sepanjang tahun 2018, ada sekitar 174 konflik terkait pengelolaan sumber daya alam yang belum terselesaikan atau masih dalam proses penyelesaian.
Wilayah Dusun Cawang, Desa Bumi Makmur, Kabupaten Musi Rawas merupakan salah satu contoh konflik lahan di Sumatra Selatan yang masih belum mencapai titik penyelesaiannya sejak pertama kali terjadi di tahun 2015. Hingga saat ini, kasus tersebut masih berujung pada penggusuran penduduk ke wilayah disekitarnya. Untuk memastikan penyelesaian konflik lahan dan mewujudkan keadilan bagi warga dalam memperoleh hak kelola atas tanahnya, maka Organisasi Masyarakat Sipil seperti Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Sumatera Selatan melakukan pendampingan bagi warga Dusun Cawang Gumilir.
Selain masyarakat, kelompok perempuan juga terlibat dalam penyelesaian konflik lahan di Sumatera Selatan. Organisasi Masyarakat Sipil seperti Solidaritas Perempuan (SP) Palembang dan LBH Palembang mendorong kelompok perempuan untuk memaksimalkan peran strategis mereka dalam upaya penyelesaian isu sosial yang ada namun dalam kesehariannya seringkali diabaikan. Faktanya, kelompok perempuan merupakan kelompok yang sangat bersemangat untuk terlibat dalam proses penyelesaian konflik lahan yang terjadi di wilayahnya.