Kertas posisi ini memberikan ringkasan mengenai isu korupsi dan kerugian negara di bidang pertambangan di Kalimantan. Temuan termasuk luasan izin penggunaan kawasan hutan konservasi dan lindung, pemegang izin tambang yang tidak mempenuhi persyaratan perizinan, dan jumlah potensi hilangnya penerimaan negara dari operasi pertambangan di provinsi Kalimantan.
Oleh: Koalisi Masyarakat Sipil Borneo
Tahun: 2015
Penulis: Koalisi Masyarakat Sipil Borneo
