Membuat dan menerapkan kebijakan bidang lingkungan yang adalah tantangan bagi pemerintah di manapun, baik dalam konteks lokal maupun nasional. Masalah lingkungan yang terjadi seringkali disebabkan kurang optimalnya kebijakan lingkungan yang diterapkan. Kabar baiknya, ada banyak kebijakan lingkungan yang patut dicontoh dari beberapa negara di dunia dan kota di Indonesia. Apa saja?
- Finlandia: negara paling ramah lingkungan
Sejak 1999, Universitas Yale dan Universitas Columbia di Amerika Serikat merilis Enviromental Performance Index (EPI) setiap tahun dan kini didukung sekitar 50 negara di dunia. Pada 2016, peringkat pertama EPI adalah Finlandia sebagai negara paling ramah lingkungan di dunia. Banyak faktor di balik penilaian tersebut, mulai dari pengelolaan sampah dan air yang baik hingga kualitas kesehatan yang tinggi. - Swedia: kekurangan sampah
Negara ini memiliki banyak pabrik yang dibuat khusus untuk mengelola sampah dan mengubahnya menjadi 3 jenis produk: pupuk, bahan setengah jadi, dan energi hasil pembakaran. Faktanya, Swedia mengimpor 800 ton sampah per tahun dari seluruh Skandinavia. Namun, pemerintah Swedia menyebutkan bahwa pihaknya masih kekurangan sampah. - Singapura: denda besar bagi pembuang sampah sembarangan
Di negara ini, warga yang tertangkap kamera membuang sampah atau puntung rokok sembarangan akan dihukum kerja sosial di tempat umum selama 5 jam. Jika sang warga melakukannya berulang kali, denda yang dikenakan adalah sebesar 19 ribu dolar Singapura atau sekitar 200 juta rupiah. - Perancis: menghapus mesin diesel
Saat ini, pemerintah Perancis sedang giat mengurangi polusi di berbagai kawasan kota. Selanjutnya, mereka akan secara bertahap menghapus penggunaan mesin diesel karena tidak ramah lingkungan. Salah satu hal yang menarik, kementerian energi Perancis menyediakan bonus bagi warganya berupa lego energi ramah lingkungan sebesar 13 ribu dolar. - Sulawesi Barat: penghasil energi terbarukan
Pada 1992, seorang ilmuwan alumni Fakultas Pertanian Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar menjalankan riset tentang Pembangkit Energi Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH). Sepuluh tahun kemudian pada 2012, Pemprov Sulawesi Barat membangun PLMTH di 128 desa yang tersebar di 5 kabupaten. Berkat keberhasilan ini, pemerintah pusat akan menetapkan provinsi terbungsu ini menjadi provinsi penghasil energi terbarukan. - Aceh: hutan mangrove sebagai “tameng” Serambi Mekah
Dengan garis pantai sepanjang 1.660 km, adalah tantangan bagi pemerintah Aceh untuk mengontrol keseimbangan ekosistem di wilayah pesisir. Salah satu solusinya ialah mengembangkan sektor perikanan dan pelestarian hutan mangrove. Pasca gempa tahun 2005 yang menghancurkan sebagian besar kawasan di Aceh, pemerintah setempat terus mengupayakan pelestarian hutan mangrove. Bahkan kini, hutan mangrove di pesisir Selatan dan Utara sedang dikembangkan menjadi tujuan wisata. - Solo: penanggulangan banjir Bengawan
Sejak 1966, banjir bandang tahunan seakan sudah menjadi tradisi di wilayah sungai Bengawan, Solo. Untuk mengatasinya, Pemprov Jawa Timur melakukan beragam upaya antara lain pengerukan sepanjang 12 km di Daerah Aliran Sungai (DAS), serta pemberian bantuan pompa air kepada warga sekitar sungai untuk mengurai genangan air di beberapa titik rawan. Kini, masalah banjir bandang tahunan di Solo sudah mulai teratasi. - Surabaya: kota seribu taman
Sejak 2010, Surabaya menata kotanya agar semakin asri dan layak huni. Pada 2013, Taman Bungkul menjadi taman terbaik se-Asia dalam ajang Asian Townscape Award yang diselenggarakan oleh PBB. Saat ini, ada hampir 30 taman di Surabaya dengan pertambahan sekitar 5 taman setiap tahunnya. - Bandung: peduli sampah gunung
Terinspirasi dari pegunungan Nepal yang mengharuskan para pendaki untuk membawa 8 kg sampah ketika turun gunung dan jika tidak maka akan didenda, sekumpulan pemuda Bandung membentuk Trashbag Community atau Komunitas Peduli Sampah Gunung pada 2011. Komunitas ini berhasil menginspirasi warga untuk tidak hanya membersihkan sampah di gunung, melainkan juga di beberapa daerah di Bandung dan sekitarnya.
Sembilan tempat di atas tentu tidak bisa mendapatkan penghargaan atau pengakuan “ramah lingkungan” dalam waktu singkat. Kebijakan lingkungan yang ideal lahir dari visi jangka panjang disertai komitmen pemerintah beserta seluruh elemen masyarakat. Maka dari itu, sebagai warga masyarakat, kita harus memiliki kesadaran yang tinggi untuk terus mendorong serta mengawasi kebijakan lingkungan yang efektif dan berkesinambungan.