Kebijakan yang baik adalah kebijakan yang memihak kepada masyarakat, dimana dalam perumusannya masyarakat perlu dilibatkan dalam proses-proses partisipatif, mulai dari tahap perencanaan dan perancangan kebijakan; substansi; dan implementasi. Selain itu, peran masyarakat sipil dalam mengawal dan mengkaji suatu kebijakan perlu diperhitungkan dalam bentuk forum-forum dialog ataupun konsultasi antar pemangku kepentingan.
Dalam upaya pengembangan kebijakan, pemerintah daerah seringkali kurang memiliki kapasitas dalam perumusan dan implementasi kebijakan untuk menyelesaikan tata guna tanah dan hutan secara efektif. Di samping itu, masyarakat sipil juga jarang dilibatkan penuh dalam proses pembuatan kebijakan, sehingga forum diskusi, kerjasama, dan pertukaran informasi sangat dibutukan untuk mewujudkan kebijakan yang berkeadilan.
Bagaimana SETAPAK membantu?
- Mendorong keterlibatan masyarakat sipil dalam proses-proses kebijakan.
- Mendukung pemerintah dalam membuat kebijakan dan keputusan berdasarkan data terkini yang akurat, dengan mempertimbangkan dampak jangka panjang.
- Mendorong transparansi seluruh proses, mulai dari perencanaan; pengembangan; penerapan; hingga pengawasan.
- Mengadvokasi kebijakan dengan mengirimkan peninjauan ulang hukum, kertas kebijakan, dan draft peraturan.
- Melakukan advokasi dan asistensi teknis pada kebijakan baru yang telah disahkan menjadi UU.
- Memperkuat aturan hukum yang didukung oleh lembaga penegak hukum dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- Mengkampanyekan kebijakan-kebijakan pemerintah yang diadvokasi oleh masyarakat sipil melalui kanal-kanal komunikasi yang dapat dengan mudah diakses oleh khalayak luas.
