Policy brief ini berisikan hasil evaluasi oleh Koalisi Anti Mafia Sumber Daya Alam terhadap pelaksanaan Stranas PPK dan GNP SDA di sektor pertambangan.
Buku ini mengangkat banyak cerita di balik peristiwa kebakaran hutan yang tidak diketahui masyarakat luas, membuat kebakaran hutan layak disebut tragedi kemanusiaan
Kertas posisi ini mengevaluasi lima tahun pelaksanaan Undang-Undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Dalam lima tahun UU KIP berlaku,...
Kebijakan anggaran berpengaruh signifikan terhadap kualitas tata kelola hutan dan lahan di Indonesia. Policy brief ini menganalisis kebijakan anggaran nasional di sektor hutan...
Korupsi di sektor industry ekstraktif yang berasal dari sumber daya alam menunjukkan data yang semakin tinggi. Kertas posisi ini memberikan ringkasan mengenai isu korupsi dan...
Kertas posisi ini memberikan ringkasan mengenai isu korupsi dan kerugian negara di bidang pertambangan di Kalimantan. Temuan termasuk luasan izin penggunaan kawasan hutan...
