Kebijakan anggaran berpengaruh signifikan terhadap kualitas tata kelola hutan dan lahan di Indonesia. Policy brief ini menganalisis kebijakan anggaran nasional di sektor hutan dan lahan, termasuk sektor kehutanan, pertambangan, perkebunan, penataan ruang dan lingkungan hidup sebagai elemen utama dari tata kelola hutan dan lahan. Komponen anggaran terdiri dari penerimaan, belanja dan pembiayaan. Kebijakan Penertimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) hampir seluruhnya bersumber dari hasil eksploitasi sumberdaya alam baik kehutanan, pertambangan, perikanan, minyak dan gas. Yaitu, sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2015, pemenuhan rata-rata 32 persen dari belanja negara dibebankan kepada PNBP yang hampir keseluruhannya berasal dari kegiatan eksploitasi. Kebijakan penerimaan negara yang seperti itu secara signifikan menjadi pemicu terjadinya eksploitasi yang pada akhirnya merusak tata kelola hutan dan lahan secara berkelanjutan.

Oleh: Seknas Fitra
Tahun: 2015

comments