Pemerintah Kabupaten Gresik pada tahun 2018 telah mengeluarkan peraturan daerah tentang BUMDes dimana diharapkan semua desa di Gresik bisa mendirikan BUMDes. Di dalam perda ini juga dijelaskan bahwa desa harus menganggarkan maksimal 50 juta dari APBDes untuk pendirian BUMDes.

PUPUK secara bersamaan hadir untuk mendampingi perangkat dan perwakilan masyarakat desa untuk mendorong pendirian BUMDes di Desa Pangkahwetan. Dimulai dengan melakukan musyawarah desa untuk merumuskan pendirian BUMDes, identifikasi dan penentuan jenis usaha dengan memperhatikan potensi dan kemampuan SDM di desa, penyusunan peraturan desa tentang BUMDes serta mengawal implementasinya yakni pembentukan pengurus dan pengawas serta penyusunan AD/ART kelembagaan BUMDes. Salah satu hal penting yang disepakati dari pembentukan BUMDes ini adalah penetapan jenis usaha desa yang focus pada ekowisata desa yang mengandalkan ekosistem mangrove.

Dengan lokasinya yang terletak di wilayah pesisir laut dan muara Bengawan Solo, Desa Pangkahwetan memiliki potensi alam khususnya ekosistem Mangrove dan sungai. Dengan potensi yang ada, ekowisata yang dikembangkan adalah susur sungai dan susur Mangrove. Wisata berbasis alam ini tidak saja dikunjungi oleh wisatawan lokal namun tidak jarang ada juga wisatawan asing yang berkunjung ke lokasi ini mengingat lokasinya yang tidak terlalu jauh dengan kota Surabaya.

Kunjungan wisatawan yang meningkat mendorong BUMDes untuk mengembangkan unit usaha baru yakni usaha kuliner dan pengembangan UKM Center di Desa Pangkahwetan. Masyarakat desa Pangkahwetan yang memiliki keahlian untuk mengelola makanan khas laut menjadikan usaha kuliner dan pengembangan UKM bisa berkembang dimana motor utamanya adalah kelompok perempuan.

Melalui pengembangan usaha tersebut, BUMDes Desa Pangkahwetan telah mendapatkan pemasukan sebesar 50 juta rupiah pada periode 2018 dan kemudian meningkat menjadi sekitar 80 juta di tahun 2019. Dari pemasukan ini, BUMDes telah membagi keuntungan yang ada untuk diserahkan ke kas desa dan menjadi pendapatan desa sebesar 5 juta di tahun 2018 dan 8 juta di tahun 2019. Bahkan dari pemasukan yang ada, BUMDes juga bisa mengalokasikan sebesar 5% untuk dana sosial desa untuk membantu warga yang kurang mampu.

Pengembangan usaha ini juga telah menyerap 15 tenaga kerja lokal untuk mengelola BUMDes yang terdiri dari kelompok muda, perempuan, nelayan dan melibatkan karang taruna, kelompok sadar wisata serta adanya 20 tenaga kerja lokal untuk mengoperasionalkan ekowisata desa khususnya untuk pengelolaan UKM center, penjaga parkir, pengelola café dan atraksi wisata.

Dengan adanya pengembangan usaha tersebut, banyak kelompok masyarakat yang terberdayakan dengan adanya BUMDes seperti kelompok muda, perempuan, para nelayan. Diharapkan ke depan BUMDes bisa lebih berkembang dan mencakup penerima manfaat yang lebih banyak sehinga kemakmuran desa bisa tercapai.

Desa Berdaya, Ekonomi terbuka dan Masyarakat Sejahtera. Bagaimana dengan desa anda? Sudah siapkan berubah?

comments

< KEMBALI