mangrove

Ekspansi usaha pertambakan udang di kawasan pesisir Provinsi Lampung semakin meluas sehingga berdampak pada kerusakan hutan mangrove. Padahal, setiap kebijakan pembukaan tambak baru dengan mengubah fungsi hutan mangrove akan menimbulkan kerugian sosial yang jauh lebih besar. Lebih dari 70 persen hutan bakau di Lampung rusak parah. Seluas 160.000 ha hutan bakau itu semula, lebih dari 136.000 ha telah rusak parah. Hutan bakau yang tersisa diperkirakan hanya 1.700 ha, namun nasib hutan mangrove yang tersisa itu juga kritis.

Menurut Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Lampung, Mukri Friatna, pembukaan pertambakan baru di Lampung terus berlanjut, di antaranya di kawasan pesisir di Bakauheni (Lampung Selatan) maupun di kawasan Padang cermin (Pesawaran) dan wilayah Lampung Barat. Pembukaan tambak itu juga tidak diketahui apakah telah mendapatkan izin atau tidak. Hal ini tentu saja bertolak belakang dengan Undang Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, yang isinya salah satunya menyebutkan bahwa pembukaan lokasi budidaya di wilayah pesisir harus mendapatkkan izin terlebih dahulu dari pemerintah setempat.

Sementara itu, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung, Warsito mengatakan, di atas 50 persen hutan bakau di Provinsi Lampung mengalami kerusakan. Kerusakan hutan bakau di Provinsi Lampung seperti halnya di Kabupaten Lampung Selatan semakin mengkhawatirkan karena semakin banyak hutan bakau yang berubah menjadi lahan tambak. Alih fungsi bakau menjadi lahan tambak akan memperburuk ekosistem dan kelestarian biota-biota laut yang hidup dan bernaung di hutan bakau itu.

Perubahan fungsi hutan bakau menjadi pertambakan ikan dan udang, menjadi penyebab utama kehancuran hutan bakau di pesisir pantai Lampung, seperti di Tanggamus. Selain itu, tambak udang yang bangkrut justru berpotensi menjadi sarang nyamuk malaria, dan hal seperti itu yang terjadi di kawasan pesisir pantai Lampung yang hutan mangrovenya rusak parah. Meskipun pembukaan lahan tambak udang dibolehkan, namun setidaktidaknya berjarak 500 meter dari bibir pantai dan tidak dalam wilayah konservasi.

Rusaknya hutan mangrove dapat meningkatkan kerentanan masyarakat pesisir atas risiko badai dan gelombang tinggi. Kerusakan mangrove juga akan mengakibatkan semakin berkurangnya biota laut yang ada di sekitar hutan itu sendiri. Jika satu ha bakau itu rusak mengakibatkan berkurangnya sekitar 500 hingga seribu kilogram ikan yang ada di hutan bakau tersebut. Dengan demikian maka kebutuhan akan ikan atau ikan yang seharusnya dapat dimanfaatkan oleh masyarakat tersebut akan habis dengan sendirinya. Apabila pengrusakan hutan bakau terus terjadi maka kemungkinan ikan yang berada di wilayah tersebut akan habis.

Menanggapi hal tersebut, untuk itu perlu dilakukan sosialisasi baik kepada masyarakat maupun pengusaha tambak di sekitar wilayah Pesisir Lampung, khusunya wilayah Lampung Selatan, Pesawaran dan Lampung Barat. Selain itu pula, perlu dibukanya sebuah forum diskusi sebagai wadah masyarakat dalam menyampaikan aspirasinya dan sebagai penggerak pelaksanaan pengelolaan wilayah pesisir tersebut. Adapun tujuan dari diadakannya program pengelolaan wilayah pesisir ini yaitu mensosialisasikan hukum dan Undang-Undang yang berkaitan dengan perikanan, terutama UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, mengajak masyarakat ikut berpartisipasi dalam pengelolaan wilayah pesisir, terutama dalam upaya perbaikan kawasan hutan mangrove agar tetap terjaga kelestariannya, meningkatkan kesadaran masyarakat dan pengusaha tambak akan pentingnya cara budidaya yang baik dan tidak merusak lingkungan, membuat suatu forum/wadah sebagai tempat masyarakat untuk mendiskusikan permasalahan yang berkaitan dengan perikanan dan pengelolaan wilayah pesisir.

Program Yang Dapat Direalisasikan Untuk Pengolahan Wilayah Pesisir Dalam Perbaikan Hutan Mangrove
Proses berkembangnya suatu program digambarkan sebagai satu lingkaran yang diawali dengan identifikasi dan analisis terhadap isu-isu lokal wilayah pesisir. Langkah tersebut kemudian diikuti oleh menetapkan tujuan dan mempersiapkan rencana kebijakan dan program-program aksi. Pada tahap identifikasi dan analisis terhadap isu-isu lokal wilayah pesisir ini, didapatkan bahwa masalah pesisir yang sangat krusial saat ini adalah kerusakan hutan mangrove di wilayah Lampung. Kerusakan ini tidak hanya terjadi karena ulah masyarakat yang membuka lahan tambak dengan menggunakan wilayah hutan mangrove, tetapi juga akibat kurangnya peran pemerintah dalam pengawasan dan perizinan pembukaan usaha tambak.

Langkah kedua adalah menetapkan tujuan dan mempersiapkan rencana kebijakan dan program-program aksi. Tujuan dari program ini telah disebutkan dalam empat poin di atas. Program yang akan dilaksanakan adalah sosialisasi atau penyuluhan kepada masyarakat dan petambak. Setelah itu akan dibuat sekretariat Pengelolaan Wilayah Pesisir untuk Perbaikan Hutan Mangrove (Pelesir PHM) di masing-masing kabupaten tersebut. Sekretariat ini akan mengadakan diskusi bulanan yang dihadiri oleh ketua desa, wakil pemuda, dan pengusaha tambak. Di luar diskusi bulanan, masyarakat dapat datang ke sekretariat Pelesir PHM ini untuk konsultasi masalah perikanan maupun pengaduan pelanggaran usaha perikanan yang terjadi. Sekretariat ini merupakan forum/wadah sebagai tempat masyarakat untuk mendiskusikan permasalahan yang berkaitan dengan perikanan dan pengelolaan wilayah pesisir. Adapun dana penyuluhan ini didapat dari pemerintah masing-masing kabupaten, Dinas Perikanan, Dinas Kehutanan, PTPN, LSM yang bergerak dalam bidang konservasi hutan dan beberapa donatur. Untuk jalannya kegiatan kesekretariatan, dana selain didapat dari beberapa lembaga tersebut, juga dari iuran anggota. Dukungan pemerintah dierlukan untuk siapa saja yang mau dan turut serta dalam kegiatan penghijauan atau penanaman pohon, baik pohon keras maupun tanaman mangrove.

Langkah ketiga menitikberatkan pada formalisasi perencanaan melalui jalur hukum, peraturan, kerjasama antar institusi. Lembaga pengelolaan wilayah pesisir untuk perbaikan hutan mangrove ini akan diresmikan secara hukum, atau paling tidak diakui keberadannya oleh pemerintah, karena program ini juga merupakan bagian dari program kerja pemerintah dalam mengatasi masalah kerusakan hutan mangrove akibat ekspansi tambak.

Langkah keempat adalah implementasi program kerja. Setelah adanya sosialisasi akan diadakan penanaman mangrove di beberapa wilayah pesisir di tiga kabupaten tersebut. Bibit mangrove akan disediakan oleh penyuluh dan penanamannya akan dilakukan secara bersamasama. selain itu pula dibuat kawasan konservasi mangrove, agar wilayah untuk perlindungan pantai tetap ada dan terjaga.

Langkah terakhir adalah melakukan evaluasi. Setelah dilakukan penanaman mangrove, kegiatan masih berlangsung, seperti dilaksanakannya kontrol pertumbuhan mangrove yang telah ditanam secara rutin oleh masyarakat dan penyuluh. Serta tetap mengontrol kegiatan di wilayah pesisir di sekitar wilayah hutan mangrove. Lalu di akhir bulan, atau setiap diadakannya diskusi akan dibahas kemajuan yang telah dicapai ataupun kekurangan dari program tersebut agar dapat diperbaiki. Sehingga terciptanya pengelolaan wilayah pesisir dalam upaya perbaikan hutan mangrove yang sinergi dan terpadu.

Penulis: Ari Widodo (Juara 1 Lomba Esai SDA 2015)
Sumber: Forest Watch Indonesia

Sumber Pustaka
Dr. Ir. Dietriech G. Bengen, DEA. 2001. Prosiding Pelatihan Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu. Bogor, 29 Oktober – 3 November 2001. Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan Institut Pertanian Bogor. Bogor.

Referensi
http://www.antaranews.com/print/108087/
http://www.rotanindonesia.org/index.php/eforest/45-kehutanan/1197-hutanmangrove-lampung-rusak-parah.

comments