Dunia yang kita tinggali berubah secara dinamis dengan penyebab dari berbagai faktor, mulai dari pertumbuhan penduduk; sumber daya alam; pembangunan dan globalisasi; kontroversi sosial dan politik; hingga perkembangan teknologi.

Setiap perubahan tersebut memiliki kontribusi terhadap masalah-masalah yang dihadapi Indonesia saat ini, terutama aspek keseimbangan lingkungan. Salah satu cara efektif untuk menanganinya adalah dengan memiliki Informasi Geospasial (IG) resmi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. IG berfungsi sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan pengambilan keputusan dan/atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumian. Tanpa IG, proyek seperti penataan ruang di wilayah tertentu berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan hidup karena tidak ada acuan yang jelas. Sayangnya, hingga kini belum ada portal IG resmi terpadu yang mudah diakses dan datanya dapat dipertanggungjawabkan. Padahal, adanya portal IG resmi mampu menjadi rujukan basis data dan instrumen bagi para praktisi, pembuat kebijakan, dan kelompok masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait dengan perencanaan dan pemanfaatan ruang.

Penetapan Perpres Baru

Pada dasarnya, IG mengacu pada seluruh data mengenai kenampakan bumi. Jenisnya bermacam-macam, yakni meliputi peta tematik dasar; peta tutupan lahan; peta risiko bencana; peta zona wilayah; dan peta sosial-ekonomi. Dengan adanya IG, kita dapat menentukan penetapan tata kelola lahan dan hutan; batas wilayah administrasi; perencanaan wilayah; kepastian hukum tentang kepemilikan tanah; hingga perubahan bentuk muka bumi.

Saat ini, IG Indonesia dikelola oleh Badan Informasi Geospasial (BIG). Sebenarnya, BIG memiliki situs pada alamat tanahair.indonesia.go.id yang berisi citra satelit keadaan wilayah Indonesia dengan mengusung konsep katalog geografi. Kita bisa melihanya dari berbagai layer, yakni peta ekoregion; peta indikatif rawa nasional; peta sistem lahan; peta lingkungan danau Indonesia; pemetaan lahan garam; peta ekosistem pasir; hingga berbagai penampakan lingkungan.

Sayangnya, update terhadap sistem tersebut hanya dilakukan sekali dalam dua tahun sejak diluncurkan pada tahun 2011 lalu. Kabar baiknya, pada tanggal 2 Februari 2016 lalu, Presiden Jokowi telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Skala 1:50.000 (Perpres). Selain sebagai salah satu upaya penyelesaian konflik pemanfaatan ruang, penetapan Perpres tersebut bertujuan untuk mendorong penggunaan IG demi memaksimalkan pembangunan nasional dan mendukung terwujudnya agenda prioritas Nawacita.

Terlalu Banyak Undang-Undang

Salah satu alasan adanya ketidakjelasan informasi IG berkaitan dengan banyaknya UU yang digunakan untuk memuat dasar-dasar IG Tematik. Kementerian Kehutanan, misalnya, berpedoman pada UU No. 41/1999. Berbeda dari Kementerian ESDM yang menggunakan UU No. 4/2009. Sedangkan, Pemerintah Daerah mengacu pada UU No. 32/2004, UU No. 26/2007 tentang Penataan Ruang, dan UU No. 41/2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Jadi, tidak mengherankan jika IG yang muncul justru menimbulkan kesimpangsiuran. Selain itu, masih ada pula instansi-instansi terkait yang menggunakan peta perizinan pemanfaatan lahan tanpa mengikuti standar peraturan perundangan, baik dari klasifikasi obyek geografis; skala; maupun georeferensinya. Terlebih, pengurusan perizinan dari instansi-instansi terkait pun masih dapat dikatakan sulit, sehingga penetapan perizinan lahan oleh salah satu instansi tidak didukung oleh informasi perizinan dari instansi lain.

Potensi Konflik Lahan

10

Tidak hanya menghambat proses pembangunan Indonesia dalam tata kelola hutan dan lahan, tidak adanya keterbukaan informasi mengenai IG juga bisa mengakibatkan konflik penguasaan lahan. Sejumlah instansi memiliki peta berdasarkan sektoral dan kepentingan masing-masing. Akibatnya, masalah pun timbul antara pemerintah dengan pengusaha; pemerintah dengan masyarakat; pengusaha dengan masyarakat; hingga antar sesama instansi pemerintah.

Konflik lahan lain yang sangat mungkin akan terjadi adalah mengenai tata kelola dalam pembangunan. Sebagai contoh, adanya peta indikatif rawa akan mencegah Anda untuk tidak melakukan pembangunan di daerah rawa karena kerugian yang akan Anda terima. Tidak adanya keterbukaan informasi mengenai IG juga dapat membuat Anda membongkar lahan gambut yang akan mengeluarkan banyak kandungan karbon berbahaya bagi kehidupan manusia.

Mulai Terapkan One Map Policy

Kabar baiknya, pemerintah Indonesia telah memulai program One Map Policy untuk menangani masalah yang terkait dengan IG ini sejak era pemerintahan Presiden SBY. Awalnya, pemerintahan Presiden SBY membentuk Unit kerja Presiden Bidan Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) untuk melangsungkan program tersebut. Namun, pada 31 Desember 2014 lalu, Presiden Jokowi resmi menghentikan masa tugas UKP4. Fungsi monitoring dan evaluasi akan dialihkan kepada Badan Pengawas dan Pembangunan yang berada langsung di bawah Presiden Jokowi.

Pembentukan program One Map Policy tidak terlepas dari kebijakan moratorium yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah struktural pada sektor kehutanan. Hingga kini, masih saja terdapat ketimpangan akses dan kontrol dalam penguasaan sumber daya hutan yang sebagian besar dikuasai oleh korporasi dan negara. Akibatnya, terjadi tumpang tindih izin sehingga pengelolaan hutan pun masih dapat dikatakan carut marut.

Dengan adanya One Map Policy, Presiden Jokowi berharap agar isu moratorium hutan dapat menemukan titik terang. One Map Policy harus dilaksanakan secara lintas pulau dan terintegrasi dengan seluruh sektor pembangunan. Karenanya, Presiden Jokowi dan pemerintah menggelar berbagai rapat koordinasi internal mengenai penerapan dan langkah-langkah dari kebijakan One Map Policy tersebut. Salah satu langkah yang telah diambil adalah menggabungkan data Informasi Geospasial Tematik (IGT) dari kementerian/lembaga untuk diintegrasikan dengan Informasi Geospasial Dasar (IGD).

One Map Policy diterapkan berdasarkan UU No. 4/2011 tentang IG yang mengharuskan semua peta merujuk pada peta dengan konsekuensi hukum. Tidak akan ada lagi instansi-instansi tertentu yang menggunakan UU berbeda dari yang telah ditetapkan. Peta yang tidak merujuk pada peta dasar milik BIG tidak akan sah untuk digunakan. One Map Policy dapat menciptakan IG yang lebih merata dan akurat.

Adanya keterbukaan informasi mengenai IG akan mempermudah proses pembangunan nasional di Indonesia. Semakin cepat proses pemetaan seluruh kawasan Indonesia, semakin cepat pula konflik-konflik dapat diatasi, mengingat bahwa ada cukup banyak aspek penting seperti pendidikan dan kesehatan yang kondisinya terkait dengan IG.

comments