Program SETAPAK  mempromosikan tata kelola hutan dan lahan yang baik sebagai dasar untuk mencapai pengelolaan hutan yang berkelanjutan, mengurangi emisi gas rumah kaca dan mendukung pertumbuhan ekonomi rendah karbon. Masyarakat sipil memainkan peran penting untuk mempertahankan tata kelola yang baik dengan mengadvokasikan pengawasan industri ekstraktif secara efektif, mencegah dampak lingkungan dan sosial yang merusak dan memastikan penerimaan negara. Para mitra program SETAPAK membentuk kemitraan strategis dengan instansi pemerintah daerah untuk meninjau izin pertambangan, dan memastikan kepatuhan perusahaan tambang terhadap persyaratan perizinan dan undang-undang lingkungan hidup, serta pembayaran royalti dan pajak. Hal tersebut untuk memastikan undang-undang terkait lingkungan diberlakukan secara adil, efektif dan transparan.

Pertambangan merupakan salah satu sumber pendapatan pemerintah Indonesia yang paling menonjol, tetapi karena buruknya tata kelola pertambangan, kerugian di sektor ini sangat tinggi. Para mitra program SETAPAK  telah bekerja untuk meningkatkan tata kelola di sektor pertambangan melalui kemitraan strategis dengan instansi pemerintah di tiga provinsi dan di tingkat nasional. Sebagai hasilnya, lebih dari Rp. 10 triliun (750 juta dolar AS) penerimaan negara telah dibayarkan kepada pemerintah setelah investigasi dilakukan. Selain itu, di provinsi  Aceh, Sumatera Selatan, Riau, Sumatera Barat, Kalimantan Barat, Timur dan Utara, dan Sulawesi Tengah, 547 izin pertambangan telah dicabut sebagai hasil dari upaya pemantauan bersama ini.

 

Sektor Pertambangan Menurunkan Penerimaan Negara

Pada tahun 2014, pendapatan dari sektor pertambangan mencapai Rp. 37,37 trilyun (USD$2,8 miliar), berkontribusi sekitar 10 persen dari total pendapatan negara. Pendapatan pemerintah dari sektor pertambangan terutama berasal dari royalti dan sewa lahan. Dalam dekade sebelumnya, konsumsi batu bara Indonesia meningkat lebih dari dua kali lipat, seiring dengan pertumbuhan ekonomi. Izin pertambangan batubara telah mencakup lahan lebih dari 17,5 juta ha di Indonesia, atau setara dengan hampir seluruh lahan di Inggris. Pada tahun 2014, Indonesia adalah eksportir batubara terbesar di dunia, dengan hampir 80 persen diekspor untuk pasar di Tiongkok dan India, serta Korea Selatan, Jepang dan Taiwan. Namun pada tahun yang sama terjadi penurunan harga batubara internasional dan penurunan permintaan global, terutama dari Tiongkok, yang telah secara signifikan berdampak pada produksi dan pendapatan batubara Indonesia.

 

Lokasi pertambangan batubara di Berau, Kalimantan Timur (Sumber: Armin Hari)

Lonjakan penambangan batubara tidak sesuai dengan mekanisme perizinan dan operasi pertambangan yang dikelola dengan baik, dimana bupati-bupati berwenang mengeluarkan izin untuk operasi pertambangan berskala kecil dan menengah, khususnya setelah diberlakukannya Undang-Undang tentang Pertambangan Mineral dan Batubara di tahun 2009. Kewenangan baru ini tidak diimbangi dengan peningkatan kapasitas dan anggaran untuk mengelola perizinan dan memantau operasi perusahaan pertambangan batubara.  Pengelolaan dan pengawasan proses perizinan pertambangan yang buruk menyebabkan banyak sekali izin pertambangan yang dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten, tanpa pengawasan atau penegakan peraturan yang memadai, memungkinkan pertambangan batubara untuk beroperasi secara bebas dengan dampak lingkungan, sosial dan ekonomi yang signifikan terhadap masyarakat lokal. Pertambangan batubara di Indonesia didominasi oleh pertambangan terbuka, dengan cara membuka hutan di atas areal konsesi dan lapisan tanah penutupnya dibuang agar memudahkan dalam mengakses lapisan batubara. Dengan berakhirnya lonjakan penambangan batubara, lubang tambang yang tersisa ditinggalkan, hutan menjadi gundul, dan masyarakat terkena dampak sosial dan kerusakan lingkungan akibat pengelolaan operasi pertambangan yang buruk.

Pada awal penyelidikan di seluruh Indonesia pada sektor pertambangan yang dipimpin oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terungkap bahwa dana reklamasi belum dibayar oleh hampir 90 persen dari 10.992 izin pertambangan yang dikeluarkan di seluruh Indonesia. Pada bulan Desember 2015, setelah upaya-upaya advokasi oleh mitra SETAPAK 2 Publish What You Pay (PWYP) Indonesia, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menetapkan peraturan tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Permen ESDM No. 43 Tahun 2015). Peraturan ini mengimplementasikan perubahan yang ditetapkan dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang memindahkan kewenangan pemberian izin konsesi pertambangan  baru dari kabupaten ke pemerintah pusat dan provinsi. Gubernur di 34 provinsi di Indonesia diberi waktu hingga 31 Maret 2017 untuk memastikan bahwa izin pertambangan memenuhi standar ‘clean and clear’, yang berarti bahwa mereka tidak tumpang tindih dengan areal konsesi lainnya, mematuhi peraturan keuangan dan aspek-aspek utama hukum nasional, dan bahwa dana rehabilitasi dikumpulkan dan disimpan di rekening bank pemerintah.

Pengangkutan Batubara di sungai Mahakam, Samarinda, Kalimantan Timur. (Sumber: JATAM Kalimantan Timur)

Proses serah terima dari kabupaten ke pemerintah provinsi telah mengungkapkan bahwa banyak dokumen izin pertambangan yang hilang, termasuk penilaian dampak lingkungan, peta batas, rencana reklamasi dan catatan pembayaran royalti dan sewa tanah. Para mitra program SETAPAK menggunakan proses serah terima ini di setiap provinsi untuk memastikan bahwa semua izin yang tidak ‘clean and clear’ dicabut dengan cara membandingkan operasi pertambangan yang berlangsung dengan dokumentasi izin yang ada. Program SETAPAK  telah mengidentifikasi bahwa pemerintah daerah tidak memiliki kapasitas teknis atau sumber daya yang memadai untuk melakukan pengawasan sektor pertambangan yang memiliki tata kelola yang buruk, dan untuk menerapkan dan  memantau kewajiban rehabilitasi ketika pertambangan berhenti.

 

Meningkatkan Tata Kelola Melalui Pemantauan Bersama

Sebagai tindak lanjut atas upaya-upaya yang dilakukan oleh kelompok masyarakat sipil dalam menyoroti kerusakan lingkungan, konflik lahan, dan kerugian pendapatan yang terkait dengan banyaknya izin pertambangan yang dikeluarkan oleh bupati, pada tahun 2014 Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menaruh perhatian terhadap industri pertambangan. Dengan bekerja bersama  Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Kementerian Energid an Sumber Daya Mineral, dan lembaga lainnya, KPK melaksanakan Korsup Minerba yang berfokus pada 12 provinsi yang memiliki banyak izin pertambangan, termasuk di lima wilayah kerja SETAPAK seperti Aceh, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, dan Sulawesi Tengah. Pada tahun 2015, Korsup Minerba diperluas menjadi 19 provinsi, mencakup tiga wilayah kerja program SETAPAK lainnya, yakni Kalimantan Utara, Riau, dan Sumatera Barat.

 

Meninjau Sektor Pertambangan

Ketika investigasi di mulai pada bulan Februari 2014, terdapat 10.992 izin pertambangan yang dikeluarkan oleh daerah di seluruh Indonesia. Dalam setahun, penyelidikan mengungkapkan bahwa 40 persen dari izin tersebut tidak ‘clean and clear’. ‘Clean and clear’ adalah ukuran kepatuhan perusahaan terhadap standar perizinan, yang mencakup hal-hal sebagai berikut:  (a) apakah perusahaan membayar royalti atau utang pajak lainnya, (b) apakah dana rehabilitasi dikumpulkan dan disimpan dalam rekening bank pemerintah, (c) apakah komitmen eksplorasi dan lingkungan hidup telah dipenuhi, dan (d) apakah daerah konsesi tidak tumpang tindih dengan kawasan hutan lindung atau dengan konsesi perusahaan lain, termasuk untuk perkebunan kelapa sawit dan kayu.

Para mitra program SETAPAK telah berperan dalam mendukung penyelidikan KPK di sektor pertambangan. Dengan mengakses informasi perizinan menggunakan UU Kebebasan Informasi, mereka kemudian meninjau status ‘clean and clear’ perizinan. Mitra-mitra program SETAPAK di Aceh, Sumatra Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara dan Sulawesi Tengah juga menghasilkan makalah yang menguraikan pelanggaran izin di setiap provinsi dan kerugian negara yang diakibatkannya, yang dipresentasikan secara formal ke KPK dan pemerintah provinsi. Sebagai  hasil dari penyelidikan KPK, pada bulan April 2017 sebanyak 2.187 izin telah dibatalkan atau tidak diperpanjangnya periode operasional mereka telah berakhir. Penyelidikan juga berhasil mengembalikan uang negara sebesar Rp. 10 triliun (750 juta dolar AS), dalam bentuk pajak dan royalti. Hutang dari perizinan pun telah berkurang dari total Rp. 6,65 triliun pada bulan Desember 2016, berubah menjadi Rp. 5,07 triliun.

Menanggapi permintaan pemerintah provinsi untuk memberikan dukungan lebih lanjut, para mitra program SETAPAK  membentuk kelompok kerja dengan pemerintah daerah di Aceh, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Timur. Mereka menyediakan pelatihan dan mentoring untuk membantu menguatkan kapasitas pemerintah dalam meninjau izin pertambangan yang dikeluarkan di seluruh provinsi. Kemitraan antara mitra program SETAPAK dengan dinas pertambangan provinsi telah berlangsung efektif dalam mengkaji status ‘clean and clear’ perusahaan pertambangan. Peninjauan di Aceh mengungkapkan bahwa dari 138 izin pertambangan yang aktif di provinsi ini, terdapat 80 izin – mencakup luas lahan sebesar 434.000 ha – tidak sesuai dengan standar ‘clean and clear’ dan telah dicabut oleh pemerintah, atau periode operasi mereka berakhir dan tidak di perpanjang. Di Sumatera Selatan 177 izin pertambangan non-‘clean and clear’ telah dicabut, dan salah satu mitra program SETAPAK, yakni  PINUS Sumatera Selatan membantu pemerintah untuk mengembangkan mekanisme pendaftaran ulang izin pertambangan, dengan dokumentasi lengkap termasuk peta lahan,  dokumen AMDAL, dan rencana reklamasi yang rinci. Di Kalimantan Barat, hasil peninjauan mengungkapkan bahwa sebanyak 104 izin pertambangan meliputi total 1,25 juta Ha tidak mematuhi persyaratan ‘clean and clear’, dan 80 izin diantaranya telah dicabut oleh pemerintah provinsi, serta Rp 80 miliar telah dikumpulkan dalam bentuk royalti dan sewa tanah. Di Kalimantan Timur, JATAM Kalimantan Timur (Kaltim) memanfaatkan momentum atas meningkatnya fokus pemerintah terhadap tata kelola pertambangan untuk melaporkan kasus kematian di lubang tambang kepada Rasio Ridho Sani, Diraktur Jendral Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan timnya. SETAPAK mengatur kunjungan lapangan pada awal Februari 2016 bagi Dirjen untuk mengobservasi 150 lubang tambang terbengkalai di Samarinda. Sebagi hasilnya, Dirjen menutup empat konsesi perusahaan tambang.

Direktur Jendral Penegakan Hukum, Rasio Ridho Sani (kanan) dan Direktur Pengaduan Pengawasan dan Pengenaan Sanksi Administrasi, Rosa Vivien Ratnawati (ketiga dari kiri) KLHK mengunjungi beberapa lokasi tambang yang sudah tidak beroperasi di Kalimantan Timur, menindaklanjuti updaya mitra SETAPAK untuk melibatkan pemerintah dalam dialog kebijakan (Sumber: JATAM Kalimantan Timur)

Mitra program SETAPAK,  Publish What You Pay (PWYP) Indonesia, bekerja sama dengan KLHK dan KPK untuk melembagakan mekanisme dalam memastikan izin yang habis tidak lagi diperpanjang tetapi dicabut dan dilakukannya rehabilitasi lahan lokasi pertambangan sesuai dengan undang-undang pengelolaan lingkungan dan pertambangan.

Para mitra program SETAPAK kini menerapkan pembelajaran dari hasil penyelidikan Korsup Minerba di sektor kehutanan dan perkebunan. Koalisi nasional telah dibentuk untuk mendorong perbaikan tata kelola di semua sektor berbasis lahan, yang disebut Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam (GNPSDA), di mana mitra program SETAPAK  memainkan peran untuk meninjau izin kehutanan dan perkebunan, memverifikasi data di lapangan, dan mengakses dokumentasi izin melalui permintaan informasi. Melalui upaya serentak di seluruh sektor, koalisi ini menyelidiki legalitas kayu dan operasi perkebunan, dan mendorong dijatuhkannya sanksi apabila terbukti terjadi pelanggaran.

 

comments