Program SETAPAK  mempromosikan tata kelola hutan dan lahan yang baik sebagai dasar untuk mencapai pengelolaan hutan yang berkelanjutan, mengurangi emisi gas rumah kaca, dan mendukung pertumbuhan ekonomi rendah karbon. Program ini mengakui bahwa keadilan gender perlu diprioritaskan di semua proses dan mekanisme tata kelola untuk mempromosikan dan melindungi hak-hak perempuan.

Program SETAPAK  mendukung para mitranya untuk mencapai tata kelola hutan dan lahan yang berkeadilan gender. Ini berarti melibatkan perempuan dalam semua tahap pengambilan keputusan pemanfaatan  hutan dan lahan, sekaligus mengakui serta melindungi hak-hak perempuan untuk mengakses dan mengontrol penggunaan hutan dan lahan untuk berbagai kepentingan. Dengan cara ini, Program SETAPAK  meyakini bahwa langkah-langkah menuju perbaikan tata kelola hutan dan lahan juga berkontribusi dalam meningkatkan hak asasi dan kesejahteraan perempuan.

 

Melembagakan Mekanisme Pengamana dan Perlindungan hak perempuan dalam Undang-Undang dan Kebijakan

Ekspansi industri berbasis lahan dan ekstraktif yang pesat, meliputi perkebunan kelapa sawit, penebangan hutan dan usaha pertambangan, membawa dampak lingkungan dan sosial yang signifikan bagi perempuan dan kelompok marjinal lainnya. Dampak dari industri-industri ini bersifat tidak proporsional terhadap kelompok-kelompok sosial yang berbeda, bahkan bisa makin mempertajam kesenjangan antara laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu, keputusan penataan ruang dan penggunaan lahan harus melibatkan perempuan dan kelompok-kelompok marjinal lainnya. Begitu pula dalam penilaian dampak lingkungan dan sosial harus mempertimbangkan dampak yang berbeda terhadap gender dan kelompok sosial lainnya untuk memastikan bahwa semua kelompok sosial dilindungi dari dampak pembangunan yang negatif. Program SETAPAK  bekerja menuju tata kelola hutan dan lahan yang berkeadilan gender dengan cara melembagakan mekanisme pengamanan dan perlindungan terhadap perempuan di dalam undang-undang dan kebijakan, mendukung kepemimpinan perempuan akar rumput, dan menguatkan kapasitas masyarakat sipil untuk mempromosikan keadilan gender.

Perempuan dalam masyarakat lokal dan adat menghadapi tantangan untuk memastikan pengakuan dan perlindungan atas hak penguasaan lahan mereka akibat adanya diskriminasi berbasis gender dalam undang-undang, tradisi dan praktek. Diskriminasi ini dapat membatasi kemampuan perempuan untuk mengakses dan menguasai lahan dan hutan, dan untuk membuat keputusan atas penggunaannya. Meskipun industri berbasis lahan membawa dampak negatif yang tidak proporsional terhadap perempuan, namun negosiasi atas pelepasan tanah untuk industri ini sering tidak melibatkan perempuan secara aktif. Peraturan perundang-undangan tingkat nasional dan daerah cenderung melemahkan perempuan terhadap akses  atau hak penggunaan lahan dan hutan, karena secara formal  hak atas tanah diberikan atas nama kepala rumah tangga laki-laki. Hal ini dapat melemahkan posisi perempuan dalam rumah tangga maupun masyarakat. Para mitra program SETAPAK berupaya  untuk memastikan bahwa akses dan pemanfaatan hutan oleh perempuan dilindungi ketika hak penguasaan lahan masyarakat adat/lokal  diformalkan dalam peraturan perundang-undangan.

Program SETAPAK   memfasilitasi kolaborasi antara Indonesian Centre for Environmental Law (ICEL) dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam proses penyusunan  kebijakan pemerintah pusat untuk  memberikan 12,7 juta hektar hutan kepada masyarakat melalui skema perhutanan sosial. Pada tanggal 7 Nopember 2016, KLHK mengeluarkan Peraturan  Menteri No. 83 Tahun 2016)tentang Perhutanan Sosial sebagai payung hukum   untuk pengakuan formal pengelolaan hutan oleh masyarakat. Di dalam pasal 15 Permen tersebut ICEL menyertakan persyaratan bahwa perempuan memainkan peran dalam pengambilan keputusan atas pengelolaan hutan oleh masyarakat.

 

Mendukung Pemimpin Perempuan Akar Rumput

Peran perempuan di sektor kehutanan cenderung informal dan tak terlihat, dan praktik-praktik pengelolaan hutan oleh perempuan dan pengetahuan mereka yang luas tentang hutan dan lahan sering tidak tercermin dalam mekanisme tata kelola dan forum pengambilan keputusan. Untuk meningkatkan keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan penggunaan hutan dan lahan, program SETAPAK  menguatkan kepemimpinan perempuan di tingkat masyarakat. Melalui kerjasama dengan mitra-mitra local, program SETAPAKmemberikan pelatihan dan pengembangan keterampilan perempuan akar rumput  untuk terlibat dalam proses politik dan berkontribusi terhadap peningkatan transparansi dan akuntabilitas pemerintah dalam keputusan pengelolaan hutan dan lahan.

Selain itu, program SETAPAK  mendukung Sajogjo Institut melakukan pemberdayaan fasilitator masyarakat di sepuluh desa yang tersebar di provinsi Aceh, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara dan Sulawesi Tengah. Para fasilitator masyarakat tersebut tinggal di desa-desa di mana masyarakatnya bergantung pada hutan dan sumber daya alam yang terancam oleh perluasan industri perkayuan, perkebunan, atau pertambangan. Dibekali  pelatihan yang menyeluruh dan mentoring, para fasilitator ini bekerja untuk membangun kemampuan perempuan di desa. Ini termasuk bekerja dengan anggota masyarakat yang paling termarjinal untuk memastikan semua perempuan memahami dampak lingkungan dan sosial yang dihadapi desa dari ekspansi industri. Para fasilitator juga membantu perempuan mengembangkan strategi untuk melakukan tindakan dan respon yang sesuai. Strategi utama di setiap lokasi adalah menguatkan mata pencaharian perempuan melalui teknik pertanian berkelanjutan yang dapat meningkatkan pendapatan perempuan dan meningkatkan status sosial mereka. Studi pemberdayaan gender menunjukkan bahwa strategi semacam ini dapat meningkatkan posisi dan kemampuan perempuan untuk berpartisipasi dalam forum pengambilan keputusan di rumah tangga dan di tengah masyarakat lokal.

Di desa Nusantara, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, perusahaan kelapa sawit mendekati kepala desa untuk pembebasan lahan hutan dan kebun yang tersisa seluas 1.200 ha. Fasilitator masyarakat  yang ada di sana melatih perempuan lokal dalam teknik berkebun organik dan berkelanjutan untuk meningkatkan hasil kebun mereka guna mengurangi daya tarik melepaskan lahan untuk kelapa sawit yang hanya memberikan keuntungan finansial jangka pendek. Di kabupaten Tojo-Una-Una, Sulawesi Tengah, fasilitator masyarakat telah mendukung lima perempuan anggota kelompok pengayam rotan  – untuk meminta kepala desa mempertimbangkan kembali rencana operasi perusahaan tambang yang terletak di daerah yang mempunyai nilai ekonomi, sosial, dan budaya yang signifikan bagi para penganyam tersebut. Adanya operasi perusahaan tambang dapat mengancam kebun daun pandan yang digunakan sebagai bahan baku kelompok penganyam dalam menghasilkan keranjang untuk dijual. Dengan dukungan fasilitator masyarakat, kelompok perempuan ini akan terus melanjutkan upaya mereka agar izin pertambangan tidak disetujui. Di Sempaja, Kalimantan Timur, fasilitator masyarakat telah mendukung jaringan solidaritas perempuan antar desa untuk mendorong penutupan lubang bekas tambang yang ditinggalkan agar tidak ada lagi anak yang tenggelam di sana.

SAMPAN, salah satu mitra program SETAPAK  di Kalimantan Barat, telah berhasil memfasilitasi masyarakat mendapatkan ijin sepuluh hutan desa di Padang Tikar,  Kabupaten Kubu Raya. . Sampan terus berupaya untuk memastikan bahwa perempuan memiliki peran formal dalam lembaga pengelola hutan desa   dengan menempatkan fasilitator masyarakat di setiap desa. Hal ini telah menyebabkan terbentuknya beberapa kelompok kerja perempuan yang membantu perempuan bernegosiasi dengan lembaga pengelola hutan desa, serta berkontribusi terhadap keputusan kebijakan dan penggunaan lahan.

 

Mengembangkan Kapasitas Masyarakat Sipil untuk Mempromosikan Keadilan Gender

Organisasi masyarakat sipil di Indonesia bekerja keras untuk memperlambat deforestasi dan meningkatkan tata kelola, namun ada kekhawatiran bahwa mereka tidak memiliki kemampuan untuk mengatasi dampak yang tidak proporsional terhadap perempuan dan masyarakat yang termarjinalisasi. Program SETAPAK  mendukung organisasi masyarakat sipil untuk memahami dimensi gender dalam tata kelola hutan dan lahan dan memasukkan keadilan gender dalam teori perubahan mereka. Strategi yang digunakan adalah menginisiasi pembelajaran lintas sektor dan mengembangkan jejaring antara organisasi yang berfokus pada isu gender dan organisasi yang berfokus pada tata kelola lingkungan, untuk kemudian merancang strategi yang dapat menghasilkan  keadilan gender bagi tata kelola hutan dan lahan.

Sejak Oktober 2016, 178 orang – terdiri dari 63 perempuan dan 115 laki-laki – telah berpartisipasi dalam sesi pelatihan terkait gender atas dukungan program SETAPAK. Ini termasuk pelatihan dua puluh petani perempuan di kabupaten Aceh Tamiang dan Aceh Besar yang kebunnya hancur akibat ekspansi perkebunan kelapa sawit. Setelah pelatihan tersebut, para petani perempuan mengajukan permintaan informasi dan ketika tidak ada informasi yang diberikan mereka membuat pengaduan informasi melalui komisi informasi Aceh. Di Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan, Walhi Sumatera Selatan telah mendukung perempuan yang kebunnya telah dirampas oleh perusahaan perkebunan kayu. Dengan dukungan Walhi Sumatera Selatan, para perempuan tersebut melaporkan perampasan lahan kepada Komisi Hak Asasi Manusia, dan ke Satgas Percepatan Penyelesaian  Konflik Pertanahan, Kantor Staf Presiden untuk menyerukan penyelidikan dan penyelesaian konflik tanah tersebut.

Organisasi mitra program SETAPAK  juga didukung untuk mengimplementasikan strategi pengarusutamaan gender yang komprehensif untuk memastikan bahwa strategi advokasi dan kebijakan mereka sensitif gender, dan berdampak positif pada perempuan dan laki-laki. Untuk memandu pekerjaan program pengarusutamaan gender, program SETAPAK  telah memberikan pelatihan analisis gender ke sepuluh orang aktivis dari provinsi Aceh, Riau, Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Sulawesi Tengah dan  Jakarta. Para aktivis ini bertindak sebagai gender focal point program, memberi saran dan membimbing setiap organisasi mitra untuk memastikan bahwa strategi kegiatan mereka mempertimbangkan implikasi gender, dan terus mendorong keadilan gender. Di samping kegiatan mentoringgender focal point di lima provinsi ini juga akan memfasilitasi pelatihan para-legal untuk perempuan akar rumput  yang memiliki potensi kepemimpinan. Ini akan membantu mengembangkan pengetahuan mereka tentang undang-undang dan kebijakan terkait hutan dan lahan, dan mendukung mereka untuk melaporkan pelanggaran penggunaan hutan dan lahan.

 

Mendukung Strategi Organisasi Masyarakat Sipil Sensitif Gender

Pelatihan analisis gender program SETAPAK  berdampak pada pendekatan dan strategi yang digunakan para mitra LSM untuk memandu kegiatan mereka. Contohnya JATAM Kalimantan Timur,  telah meningkatkan kesetaraan gender dalam struktur manajemen organisasinya, termasuk memastikan perwakilan perempuan dalam keanggotaan pengurusnya. JATAM Kalimantan Timur juga melibatkan orang tua anak-anak yang menjadi korban tenggelam di lubang bekas tambang terbuka yang dipenuhi air. Dengan dukungan JATAM Kalimantan Timur, ibu korban mengambil peran utama dalam mengarahkan kampanye mendorong reformasi pertambangan. Setelah kematian anaknya, Ny Rahmawati, ibu dari anak korban kesembilan yang tenggelam di sebuah lubang tambang di Kalimantan Timur, mendatangi kantor perusahaan tambang menuntut agar lubang bekas tambang tersebut ditimbun kembali untuk menghindari kejadian yang sama di masa depan. Ketika perbaikan tidak dilakukan, Rahmawati didukung oleh JATAM Kalimantan Timur mencari keadilan dengan mengumpulkan lebih dari 11.000 tanda tangan  petisi Change.org yang hasilnya diserahkan langsung kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Presiden, di sebuah pertemuan di Jakarta.

Akibatnya, lokasi tambang akhirnya ditimbun oleh perusahaan yang bersangkutan, untuk memastikan keselamatan anak-anak yang tinggal hanya beberapa ratus meter dari lokasi tersebut. Termotivasi oleh pencapaian ini, Rahmawati sekarang bekerja dengan orang tua lain yang anaknya tenggelam di lubang tambang untuk memastikan 150 lubang bekas tambang yang tersisa di kota Samarinda ditutup. Menurut Rahmawati, dukungan dari JATAM Kalimantan Timur penting untuk mengembangkan rasa percaya diri dan pemahaman tentang sistem hukum yang memungkinkannya mencari keadilan. “Saya pikir saya tidak akan memiliki rasa percaya diri untuk melanjutkan perjuangan melalui jalur hukum. Jika bukan karena JATAM saya tidak akan tahu bagaimana melakukan hal itu”.

 

 

comments