Program SETAPAK mendorong tata kelola hutan dan lahan sebagai hal mendasar bagi pencapaian pengelolaan hutan yang lestari, penurunan emisi gas rumah kaca, dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan rendah karbon. Aksi langsung oleh masyarakat sipil untuk meningkatkan transparansi dalam penerbitan izin untuk industri berbasis lahan merupakan hal penting guna memastikan tata kelola hutan dan lahan yang baik. Selain itu pengakuan terhadap hak masyarakat adat atas kepemilikan lahan akan mendukung pengelolaan hutan yang lestari sekaligus melindungi mata pencaharian masyarakat yang bergantung terhadap hutan.

Para mitra SETAPAK di provinsi Aceh dan Kepulauan Mentawai di Sumatera telah terlibat aktif dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan moratorium penerbitan izin baru untuk industri-industri berbasis lahan di kawasan ekosistem Leuser Aceh dan gugusan pulau-pulau kecil  Mentawai. Kebijakan ini melindungi 265.744 hektar hutan di Sumatera yang punya arti amat penting bagi kestabilan ekologis dan  kehidupan masyarakat.

 

Melindungi Hutan Aceh dari Konversi ke Perkebunan Kelapa Sawit dan Pertambangan

Provinsi Aceh, terletak di ujung barat Sumatera, adalah kawasan pegunungan yang dihiasi dengan daerah-daerah rawa dan hutan hujan tropis dataran rendah.  Di dalam provinsi ini terdapat Kawasan Ekosistem Leuser yang dianggap sebagai salah satu ekosistem paling kaya keanekaragaman hayati di dunia dan yang terakhir di Asia Tenggara. Kawasan seluas 2,6 juta hektar ini  menjadi rumah bagi gajah, harimau, badak dan orangutan Sumatera yang sangat terancam punah. Komposisi Ekosistem Leuser berupahutan hujan yang lebat dan lahan gambut yang dalam, yang berfungsi sebagai penyerap karbon dan mengembalikannya berupa oksigen ke atmosfer. Kawasan ini juga menjalankan fungsi penting sebagai bagian dari daerah aliran sungai yang vital dan bermanfaat bagi kehidupan jutaan masyarakat Aceh. Meskipun memiliki fungsi yang amat penting ini, 520.000 hektar hutan Aceh telah dibuka, dan rata-rata 21.000 hektar hutan lenyap setiap tahun untuk tujuan perluasan industri  yang berbasis lahan.

Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Aceh menggunakan instrumen Undang-Undang Keterbukaan Informasi tahun 2010 untuk mengakses informasi publik terkait izin pertambangan yang dikeluarkan di Provinsi Aceh. Analisis dari dokumentasi perizinan mengungkap terdapat sejumlah permasalahan serius dalam tata kelola pertambangan di Aceh, termasuk 138 izin pertambangan yang dikeluarkan untuk Aceh, 84 izin pertambangan yang tidak sesuai dengan standar clean and clear (CnC) yang berarti perusahaan pertambangan tidak memiliki royalti dan hutang pajak lainnya, tidak memenuhi komitmen eksplorasi dan lingkungan, memicu konflik mengenai masalah  batas konsesi dan belum memperoleh izin kehutanan yang diperlukan. Hasil analisis menemukan bahwa terdapat 69 izin pertambangan yang telah dikeluarkan untuk 431.275 hektar wilayah yang di lindungi dan hutan konservasi di Aceh. Perusahaan pertambangan berhutang kepada pemerintah sebanyak Rp. 24,7 milyar (USD 1,8 juta) dalam bentuk penyewaan lahan dan royalti yang belum dibayarkan. Temuan tersebut kemudian dipublikasikan dalam bentuk open data platform untuk mendorong debat publik yang terkait dengan tata kelola pertambangan di provinsi.

LBH Banda Aceh memanfaatkan Undang-Undang KEterbukaan Informasi untuk mengakses dan meninjau perizinan perkebunan kelapa sawit yang dikeluarkan di Aceh. Peninjauan tersebut mengidentifikasi sejumlah permasalahan penting terkait kelapa sawit di provinsi, termasuk deforestasi berskala besar, sejumlah konflik lahan yang terus bertambah, dan kepemilikan wilayah adat dan konsesi kelapa sawit di Aceh, serta hal-hal lainnya terkait dengan proses pengajuan perizinan dan penggunaan lahan. Penerimaan negara dari sektor kelapa sawit sangat rendah. Pada tahun 2016, pemerintah Aceh menerima Rp. 3,36 milyar (USD 470,000) dari sektor kelapa sawit, disamping dampak besar yang ditimbulkan perkebunan kelapa sawit berskala besar yang kini mencakup 752.766 hektar dari 5,8 juta hektar lahan provinsi Aceh, atau 13 persen dari total luasan lahan di Aceh.

GERAK dan LBH Banda Aceh telah berkampanye untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya moratorium terhadap kelapa sawit dan pertambangan guna mengatasi tingkat penggundulan hutan yang terus meningkat pesat di Aceh. Mereka berkali-kali bertemu dengan gubernur Aceh saat itu Zaini Abdullah, Wali Nanggroe Aceh Malik Mahmud Al Haytar, Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi, serta para anggota parlemen daerah untuk menyampaikan perlunya mengatasi ancaman-ancaman yang dihadapi hutan-hutan Aceh yang masih tersisa. Setelah beberapa pertemuan, pemerintah provinsi setuju bahwa masalah ini amat mendesak untuk diselesaikan. Gubernur Aceh dan Wali Nanggroe Aceh lalu meminta dukungan dalam menyusun rancangan peraturan. LBH Banda Aceh kemudian membuat makalah kebijakan yang menguraikan masalah-masalah yang terkait dengan perizinan penggunaan lahan dan dampaknya terhadap hutan-hutan Aceh, dan menyediakan bantuan hukum terhadap biro hukum provinsi Aceh untuk menyusun rancangan peraturan tentang moratorium industri berbasis lahan.

Pada 25 October 2016, gubernur Aceh Zaini Abdullah mengeluarkan dua instruksi bagi provinsi Aceh, yang pertama untuk memperpanjang periode moratorium tanpa batas waktu kepada semua tambang baru (INGUB no. 9 tahun 2016), dan yang kedua untuk mentapkan moratorium bagi perkebunan kelapa sawit baru (INGUB no. 10 tahun 2016). Instruksi gubernur ini mencegah penrbitan izin bagi semua perkebunan kelapa sawit dan perusahaan tambang baru di Aceh sampai review semua izin operasi selesai. Moratorium ini juga mewajibkan bahwa semua izin harus dikaji ulang untuk memastikan ketaatan terhadap undang-undang perizinan dan lingkungan hidup yang terkait, dan bahwa semua kewajiban royalti dan pajak telah dipenuhi. Untuk membantu kajian perizinan yang disyaratkan dalam instruksi gubernur tersebut, mitra SETAPAK yaitu GERAK, Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA), LBH Banda Aceh, Jaringan Komunitas Masyarakat Adat Aceh (JKMA) dan Yayasan HAKA bermitra dengan dinas pertambangan dan perkebunan provinsi untuk menjalankan kajian terhadap izin-izin di sektor pertambangan dan perkebunan. Berdasarkan anlisis GeRAK, sejak diperkenalkannya moratorium tambang dan peninjauan izin pertambangan secar akolaboratif, 88 izin—yang mencakup luas lahan sebesar 265,744 hektar telah di cabut oleh pemerintah atau periode operasionalnya dihentikan tanpa perpanjangan.

 

Mengakui Hak Kepemilikan Hutan Masyarakat Hukum Adat

Kepulauan Mentawai, terdiri atas 4 pulau, yaitu Siberut, Sipora, Pagai Utara dan Pagai Selatan, merupakan sebuah kabupaten yang terletak di lepas pantai barat Sumatera. Pulau terbesarnya yaitu Siberut adalah pulau yang paling lebat hutannya, merupakan habitat bagi Kloss Gibbon jenis primata yang hanya ditemukan di kepulauan Mentawai sehingga seringkali disebut sebagai , kera Mentawai, atau monyet daun Mentawai atau monyet ekor babi. UNESCO telah mengidentifikasi Kepulauan Mentawai sebagai salah satu aset budaya dan ekologi paling unik di Indonesia. Masyarakat di Mentawai telah bergantung kepada hutan dalam jangka waktu yang lama untuk menopang mata pencaharian mereka, termasuk untuk mengumpulkan buah, berburu hewan, mengumpulkan madu dan sumber bahan baku untuk pengobatan tradisional. Meskipun hutan-hutan ini telah menjadi bagian tak terpisahkan dari penghidupan masyarakat Mentawai selama ribuan tahun, masyarakat adat tidak memiliki hak kepemilikan formal, yang memungkinkan hutan-hutan mereka ini diberikan kepada berbagai perusahaan lewat perizinan usaha tanpa persetujuan mereka.

Karena hutan semakin habis di daratan utama Sumatera, industri-industri berbasis lahan telah  melakukan pendekatan kepada pemerintah kabupaten Kepulauan Mentawai dan berusaha mendapatkan hak guna usaha di hutan-hutan tua di kepulauan ini. Pada 2015, dua perusahaan kelapa sawit menyampaikan permohonan kepada bupati untuk mendapat persetujuan terhadap pemanfaatan 17.000 ha lahan untuk perkebunan sawit di pulau Pagai Utara. Dengan dukungan dari SETAPAK, Yayasan Citra Mandiri Mentawai (YCMM) dan AMAN Mentawai, bersama dengan masyarakat setempat menjalankan upaya advokasi yang menghasilkan penolakan penerbitan izin bagi perusahaan tersebut oleh bupati.

Akan tetapi, berbagai perusahaan terus berupaya mendapat akses ke dalam hutan-hutan di Kepulauan Mentawai. Pada 2016, sebuah perusahaan hutan tanaman industri mengajukan permohonan ke pemerintah pusat untuk izin usaha di atas 20.875 ha lahan hutan di Pulau Siberut. Perusahaan ini, Biomass Andalan Energi, berencana menebang hutan untuk memproduksi pellet kayu yang dapat dikonversi menjadi energi biomassa. Karena khawatir dengan dampak merusak dari kegiatan yang diusulkan ini, YCMM  melakukan kajian terhadap analisis dampak lingkungan yang terkait dengan perusahaan ini, yang berhasil menemukan bahwa amdal tersebut belum lengkap, dan belum memperhitungkan potensi kemungkinan banjir atau kemungkinan masyarakat setempat terpaksa pindah tempat tinggal karena pembukaan lahan. YCMM bekerja secara efektif bersama para aktivis mahasiswa, baik di Kepulauan Mentawai maupun di luar kepulauan, demi memperbesar tekanan terhadap pemerintah dengan  tujuan menolak perusakan terhadap hutan yang mereka miliki  secara turun-temurun. YCMM juga mengumpulkan lebih dari 135.000 tanda tangan dalam petisi kepada pemerintah yang menyerukan perlindungan terhadap kepulauan Mentawai dari penggundulan hutan yang lebih parah.

Bersamaan dengan upaya advokasi, YCMM juga melibatkan pemerintah kabupaten melalui serangkaian diskusi intensif bersama bupati dan wakilnya, Bappeda kabupaten dan dinas kehutanan kabupaten, untuk menyampaikan kekhawatiran mereka mengenai dampak usaha perkebunan yang dapat merusak lingkungan dan juga membawa dampak sosial. Sebagai hasil dari upaya mereka, pada 2 September 2016, pemerintah kabupaten Mentawai membatalkan izin Biomass Andalan Energi karena gagal memenuhi kewajiban amdalnya.

Untuk mempertahankan hutan dari kerusakan yang dilakukan oleh berbagai industri berbasis lahan, serta untuk memberikan hak pengelolaan hutan kepada masyarakat adat di Kepulauan Mentawai, YCMM dan AMAN Mentawai melakukan dialog denganbupati, Bappeda dan DPRD Mentawai untuk mendesak diberlakukannya moratorium terhadap konsesi perkebunan  dan kehutanan. Upaya advokasi mereka berhasil memenangkan dukungan dari bupati, yang kemudian mengatur agar YCMM dan AMAN Mentawai dapat bekerja sama dengan biro hukum untuk menyusun rancangan peraturan.

Pada 24 Oktober 2016, empat hari sebelum menjalani cuti dari jabatannya untuk kampanye pilkada berikutnya, bupati Yudas Sabaggalet mengeluarkan peraturan (No. 1 tahun 2016) yang melindungi hak masyarakat adat Mentawai untuk mengelola sumber daya alam mereka. Peraturan ini menginstruksikan sekretaris daerah, kepala Bappeda, kepala dinas pertanian dan perkebunan serta kepala dinas lingkungan hidup untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan guna memastikan hak dari masyarakat adat dalam pengelolaan sumber daya alam di kepulauan Mentawai. Peraturan ini juga menetapkan sebuah proses bagi badan-badan pemerintah untuk mengakui secara resmi hak-hak masyarakat setempat atas hutan yang menjadi bagian dari hak adat mereka, dan untuk melibatkan masyarakat dalam perumusan kebijakan untuk melindungi area hutan.

 

Instruksi bupati ini juga menghentikan penerbitan izin usaha perkebunan skala besar di kabupaten tersebut.

Penyusunan kebijakan untuk pemanfaatan hutan dan lahan secara lestari ini sangat penting untuk memastikan perlindungan hutan-hutan di Aceh dan Kepulauan Mentawai. Dengan adanya moratorium perizinan baru untuk perkebunan kelapa sawit dan pertambangan, mitra-mitra SETAPAK di Aceh dan Kepulauan Mentawai berupaya untuk mengkaji kembali semua perizinan industri yang ada. Hal ini akan memastikan kepatuhan hukum dan pengelolaan lingkungan yang efektif, pembayaran royalti dan pajak, serta manfaat yang diperoleh lebih besar daripada dampak lingkungan dan sosial yang ditimbulkannya. Di Aceh Utara, BYTRA mendesak bupati untuk membentuk tim kajian yang mampu menyelidiki apakah izin-izin perkebunan sawit yang dikeluarkan di wilayah kabupaten tersebut telah memenuhi regulasi lingkungan hidup dan memenuhi kewajiban royalti dan perpajakannya. Sementara YCMM dan AMAN Mentawai akan bekerjasama dengan bupati Mentawai untuk penyusunan mekanisme pengakuan formal terhadap hak kepemilikan masyarakat adat.

comments